KETUA Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menolak wacana perubahan sistem pemilihan umum menjadi pemilihan tidak langsung. Ia menilai gagasan tersebut berpotensi menjauhkan Indonesia dari semangat reformasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat.
Megawati menegaskan bahwa Indonesia sebagai republik merupakan milik seluruh rakyat, bukan individu atau kelompok tertentu. Prinsip itu, menurut dia, harus tercermin dalam sistem demokrasi, termasuk mekanisme pemilihan pemimpin.
“Lama-lama kok saya tidak tahan juga loh. Karena ini (Indonesia) bukannya milik seseorang. Republik Indonesia ini adalah milik kita semua. Bagaimana sih?” ujar Megawati saat memberikan orasi ilmiah dalam pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara untuk Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026)
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Presiden ke-5 RI ini secara khusus menyoroti wacana yang mengutak-atik sistem pemilihan presiden. Ia menegaskan bahwa pemilihan langsung merupakan mandat reformasi yang memberikan legitimasi kuat kepada pemimpin nasional.
Menurut dia, alasan tingginya biaya pemilu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah sistem tersebut. Perempuan yang kini menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP ini membandingkan kondisi saat ini dengan pelaksanaan Pemilu 1955 yang dinilainya berjalan baik.
“Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya,” kata Megawati.
Ia mengingatkan bahwa presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi yang tidak boleh dikompromikan, terutama jika menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi dan kedaulatan bangsa.
Dalam konteks yang lebih luas, Megawati juga menyinggung kekhawatiran atas gejala penyeragaman di lembaga negara, baik legislatif maupun yudikatif. Ia pun mengkritik mentalitas ‘asal bapak senang’ atau ‘siap komandan’ yang dinilai dapat menggerus independensi hukum dan demokrasi.
Megawati mengisahkan pengalamannya menghadapi aparat yang kerap berlindung di balik perintah atasan tanpa mempertimbangkan aspek kebenaran hukum.
“Apa saya dipikir tidak tahu? Tahulah saya kalau orang selalu mengelaknya begitu (bilang suruhan komandan). Makanya kalau sama pengawal saya, ’Awas loh ya kalau kamu bilang ni suruhan Komandan. No! Siap karena kamu itu tahu apa tidak tahu,” tuturnya.