KETUA DPR RI, Puan Maharani menegaskan pentingnya keselamatan prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Libanon, di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.
DPR meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pasukan Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), termasuk aspek logistik dan perlindungan personel.
“Indonesia harus menjaga keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk pasukan TNI yang kita tugaskan di garda terdepan,” kata Puan.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Selain itu, ia menekankan bahwa kesiapan logistik dan operasional pasukan menjadi faktor krusial yang harus terus dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan.
Menurut Puan, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh langkah mitigasi telah dilakukan secara optimal. “Bagaimana kesiapan logistik, kesiapan pasukan, dan lain-lainnya, karenanya pemerintah dan stakeholder harus bisa menjamin serta mengevaluasi apakah keselamatan tersebut perlu dilengkapi atau disiapkan lebih lanjut,” ujarnya.
Selain menyoroti isu keamanan pasukan, DPR juga menyoroti dampak kondisi geopolitik terhadap ekonomi domestik, khususnya kenaikan harga energi. Puan menyebut bahwa lonjakan harga minyak dunia telah berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di dalam negeri.
“Situasi geopolitik yang ada sekarang sudah berpengaruh ke harga minyak dunia, termasuk BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan,” katanya.
Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa kondisi ini berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama jika terjadi peralihan konsumsi dari BBM non-subsidi ke subsidi. Puan pun mengimbau pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif.
“Dengan situasi geopolitik yang semakin tidak menentu seperti ini, tentu saja pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM,” tegasnya.
Di sisi kain, DPR meminta kepada pemerintah agar menunjukkan transparansi kepada publik terkait kebijakan energi. “Harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik, sampai kapan, dan apakah akan terus naik atau tidak. Evaluasi ini tentu saja harus disampaikan secara berkala,” ujar Puan.
Baca Juga:Bagaimana Jika Iran Potong Serat Optik di Selat Hormuz?Komdigi Tunda Akses Anak di Bawah Usia 16 Tahun ke Sejumlah Platform Digital Berisiko Tinggi
Lebih jauh, Puan menegaskan bahwa DPR akan terus mendorong pemerintah untuk bersiap menghadapi berbagai kemungkinan akibat ketidakpastian global.