JAKSA Agung Israel Gali Baharav-Miara memperingatkan terjadinya kemunduran demokrasi negara itu di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Dia pun menyatakan terjadi penurunan pada independensi peradilan dan pengabaian eksekutif terhadap putusan pengadilan.
“Mengingat mendekatnya akhir masa jabatan Knesset saat ini, perlombaan telah dimulai untuk menghilangkan lembaga-lembaga demokrasi,” kata Baharav-Miara pada konferensi Asosiasi Pengacara Israel, Senin (1/6) dikutip dari AFP.
Baca Juga:Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 JuniDraft Tak Resmi Rancangan Kesepakatan Iran-Amerika Serikat Bocor, Teheran Disebut Dapat Kendali Selat Hormuz
Knesset adalah sebutan untuk parlemen atau badan legislatif Israel yang unikameral. Lembaga itu berkedudukan di Yerusale, dan beranggotakan 120 orang. Mereka memegang otoritas tertinggi negara untuk menyusun undang-undang, memilih presiden dan perdana menteri, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Dalam pernyataannya soal kemunduran demokrasi Israel itu, Baharav-Miara secara khusus menunjuk pada dua rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dibahas di parlemen.
RUU yang pertama bertujuan untuk memecah kekuasaan jaksa agung. Hal itu dilakoni dengan memasukkan aturan dalam RUU tersbeut yang menciptakan posisi “jaksa agung” yang ditunjuk menteri kehakiman.
Kemudian, RUU yang kedua bertujuan untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada Menteri Keamanan Nasional–yang saat ini dijabat tokoh sayap kanan, Itamar Ben Gvir–atas kepolisian.
Berbicara dalam konferensi yang digelar di Kota Eliat, Israel Selatan itu, Baharav-Miara juga mengecam apa yang disebutnya sebagai pengabaian umum pemerintah terhadap putusan pengadilan.
“Dalam situasi di mana pemerintah menyerukan agar putusan pengadilan tidak dipatuhi, hari itu tidak lama lagi akan tiba ketika putusan pengadilan akan dianggap oleh publik sebagai tidak mengikat,” kata sosok yang sebenarnya juga menjabat sebagai penasihat hukum pemerintahan Israel itu.
Baharav-Miara juga mengkritisi kelalaian pemerintah Israel dalam menerapkan wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks. Baru-baru ini komunitas itu dibebaskan dari wajib militer.
Baca Juga:Menkeu Amerika Serikat Umumkan Rampas Aset Kripto Iran Senilai Rp17,8 TriliunPulau Katang di Kepri Viral Dijual Rp65 Miliar, Pemerintah Buka Suara
Mahkamah Agung Israel telah berulang kali menentang pengecualian tersebut dalam beberapa tahun terakhir, yang berpuncak pada putusan tahun 2024. Putusan itu menegaskan kepada pemerintah Zionis harus mewajibkan wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks.
Namun, Netanyahu bergantung pada dukungan partai-partai ultra-Ortodoks untuk mempertahankan pemerintahannya. Oleh karena itu, Netanyahu pun melakukan tindakan menentang upaya untuk mengakhiri pengecualian tersebut.