KEPALA Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo buka suara mengenai kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah mengirimkan surat presiden pergantian dirinya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dia mengatakan pergantian pejabat Kapolri merupakan hak prerogatif Kepala Negara. Dia mengatakan hanya merupakan prajurit yang menjalankan semua perintah. Sehingga, Listyo mengatakan menunggu saja mengenai kepastian surat presiden tersebut.
Meski demikian, Listyo mengatakan kabar mengenai surat presiden tersebut tidak mengganggu kinerjanya sebagai Kapolri.
Baca Juga:Kebakaran Rumah di Cirebon, Ayah dan Bayi Laki-laki Usia 6 Bulan Ditemukan TewasKasus Kematian Sutrimo: Fakta, Dugaan Kepala Urusan Rumah Tangga Febrie, dan Perkembangan Penyelidikan
“Itu kan prerogatif Presiden. Jadi ya buat kita prajurit kan, apapun dilaksanakan, kita menunggu saja,” ujar Listyo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Rabu (05/08/2026).
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman membantah adanya Surat Presiden Prabowo Subianto kepada lembaga legislatif tentang pengajuan calon kepala kepolisian atau kapolri. Dia mengklaim, sampai saat ini tak ada nama yang diajukan untuk mengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri,” kata Politikus Partai Gerindra tersebut dikutip, Rabu (05/08/2026).
Hal yang sama juga disampaikan Waka Komisi III Ahmad Sahroni yang mengklaim tak ada surpres atau pun pembicaraan soal rencana pencopotan dan penggantian kapolri. Dia justru mengklaim bingung asal usul kabar rencana presiden mengganti Listyo yang dianggap DPR cukup baik menjalankan tugas sebagai kapolri.
Meski demikian, Politikus Partai Nasdem ini menilai wajar jika berhembus isu tentang penggantian Listyo yang sudah menjadi pimpinan Polri sekitar lima tahun. Menurut dia, mungkin memang ada sejumlah orang atau kelompok yang menilai masa tugas Listyo sudah terlalu panjang dan perlu disetop.
“Dia kan bekerja luar biasa. Pengamanan. Walaupun ada kurangnya, wajar lah. Namanya pemimpin kalau enggak ada kurangnya, itu namanya Tuhan gitu,” kata Sahroni.
Namun, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto tidak memberikan konfirmasi atau bantahan saat ditanya mengenai kabar tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa setiap jabatan di dunia pasti akan diganti. Namun, waktunya tergantung Kepala Negara. Meski demikian, dia kukuh tidak memberikan konfirmasi mengenai keberadaan surat presiden tersebut.