PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat kebijakan kontroversial terkait teknologi dengan menyebut pihak-pihak yang masih menggunakan istilah artificial intelligence (kecerdasan buatan) sebagai “musuh”.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosial miliknya, Truth Social, Jumat (9/10/2026), sebagai bentuk penegasan atas upaya pemerintahannya dalam merombak istilah resmi teknologi tersebut.
“Gedung Putih menganggap siapa pun yang menggunakan istilah ‘Artificial Intelligence’, alih-alih istilah baru yang sangat diterima dan lebih akurat, ‘Super Intelligence’, sebagai MUSUH!” tulis Trump, dikutip dari Anadolu.
Baca Juga:Google Buka Akses Publik Global ke SynthID Detector untuk Verifikasi Konten AIMoskow Bantah Keras Isu Wabah Pes Tewaskan Teknisi Lab Siberia, Amerika Serikat Ikut Pantau
Kebijakan ini merujuk pada perintah eksekutif yang telah dikeluarkan Trump pada 29 September lalu. Melalui aturan tersebut, seluruh departemen dan lembaga federal diwajibkan menggunakan istilah Super Intelligence beserta singkatan “SI”, menggantikan istilah Artificial Intelligence (AI) dalam segala bentuk komunikasi resmi.
Aturan pergantian istilah ini mencakup berbagai lini komunikasi pemerintah, mulai dari korespondensi resmi, publikasi publik, situs web, laporan, dokumen kebijakan, hingga dokumen nonstatutori lainnya. Selain itu, Gedung Putih juga menginstruksikan penasihat sains dan teknologinya untuk menyusun usulan rumusan legislasi guna menetapkan definisi federal baru ini dalam jangka waktu 60 hari.
Pembentukan Super Intelligence Force
Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintahan Trump turut membentuk sebuah satuan tugas khusus bernama Super Intelligence Force yang bertugas mengoordinasikan seluruh pendekatan pemerintah federal terhadap perkembangan teknologi mutakhir ini.
Kelompok khusus tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton. Jajaran anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh penting, di antaranya Ketua Komisi Perdagangan Federal Andrew Ferguson, Kepala Teknologi Pentagon Emil Michael, serta Direktur Kantor Manajemen Personalia Scott Kupor.