Dan di situlah letak tekanan yang sebenarnya. Kalau MK menolak karena terlambat, sebagian orang akan bertanya: apakah cacat administrasi bisa hilang hanya karena waktu berlalu? Kalau MK mengabulkan, sebagian lain akan bertanya: apakah gugatan terhadap hasil pemilu bisa dibuka kembali kapan saja? Dua pertanyaan itu sama-sama sah. Dan Mahkamah harus menjawab salah satunya.
Saya tidak sedang berpihak. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa perkara ini bukan soal selembar kertas yang tidak ada. Ini soal siapa yang berhak menyatakan sebuah syarat sudah terpenuhi: yang punya dokumennya, yang menerbitkan suratnya, atau yang memeriksanya.
Senin kita lihat jawabannya.
Penulis: Bondhan W