ATASE Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra, Yuli Rahmawati, memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (2/10/2026). Ia hadir secara daring untuk memberikan penjelasan terkait UTS Insearch, institusi pendidikan di Sydney tempat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah menempuh studi.
Yuli menegaskan bahwa Pemerintah Australia tidak pernah menyatakan program pathways setara dengan jenjang senior secondary school atau SMA. Menurutnya, program tersebut dirancang khusus untuk tujuan lain.
“Secara khusus, pemerintah Australia tidak pernah menyampaikan bahwa pathways, baik professional education maupun pathways yang ada di Australia merupakan setara dengan senior secondary school,” kata Yuli dalam persidangan.
Baca Juga:Siapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMMKantor dan Rumah Jabatan Bupati Gowa Digeledah Kortas Tipidkor Polri Terkait Dugaan Korupsi Perizinan PBG
Ia menambahkan, program pathways di Australia berfungsi sebagai jembatan bagi calon mahasiswa dengan karakteristik beragam untuk mencapai jenjang sarjana. Yuli juga memastikan bahwa laporan hasil studi WNI di Australia tidak melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan secara langsung.
“Namun mereka menyampaikan itu adalah pathways yang dilakukan bagi calon mahasiswa-mahasiswa dengan berbagai karakteristik untuk menuju jenjang sarjana,” jelasnya.
Terkait dokumen pendidikan, Yuli mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan rutin dari perwakilan Konsulat Jenderal RI di berbagai kota. “Sehingga KJRI Sidney sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada permohonan dokumen-dokumen yang terkait,” ujar Yuli.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan penjelasan mengenai penyetaraan pendidikan Gibran. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menyatakan riwayat pendidikan Gibran setara dengan SMK peminatan Akuntansi dan Keuangan.
“Berdasarkan penyandingan mata pelajaran dan learning outcome atau standar kompetensi kelulusan, riwayat pendidikan tersebut dinilai mempunyai kesesuaian dengan peminatan garis atau program keahlian Akuntansi dan Keuangan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK,” kata Gogot.
Gogot memaparkan, surat keterangan penyetaraan tersebut diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Dokumen itu ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.