KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon mendesak adanya pembenahan menyeluruh terhadap layanan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati. Desakan ini mengemuka menyusul temuan sejumlah persoalan krusial saat sidak yang dilakukan legislatif pada Rabu (30/9/2026).
Inspeksi mendadak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, yang meninjau sejumlah fasilitas vital seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD), unit radiologi, hingga poliklinik. Selain memeriksa sarana fisik, rombongan juga berdialog langsung dengan para dokter spesialis dan tenaga medis untuk mendengar kendala riil di lapangan.
Temuan Krisis: Kosongnya Obat dan Kendala Alkes
Dari peninjauan tersebut, Komisi III mencatat dua persoalan utama yang mengancam kualitas pelayanan publik, yakni:
Baca Juga:Siapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMMKantor dan Rumah Jabatan Bupati Gowa Digeledah Kortas Tipidkor Polri Terkait Dugaan Korupsi Perizinan PBG
- Kekosongan Obat: Sejumlah jenis obat yang esensial bagi pengobatan pasien dilaporkan mengalami kekosongan dalam beberapa bulan terakhir.
- Kelayakan dan Pemeliharaan Alkes: Sejumlah alat kesehatan dinilai memerlukan perhatian serius terkait aspek kelayakan pakai serta pemeliharaan berkala agar tidak menghambat penanganan medis.
“Kami datang langsung ke lapangan untuk memastikan bagaimana kondisi pelayanan… Yang menjadi catatan kami, persoalan ini tidak hanya menyangkut satu hal. Ada masalah ketersediaan obat, kemudian kelayakan alat kesehatan dan perawatannya,” tegas Yusuf.
Desak Langkah Konkret Pemkot Cirebon
Melihat posisi strategis RSD Gunung Jati sebagai fasilitas kesehatan rujukan utama di wilayah Cirebon dan sekitarnya, DPRD menegaskan bahwa kendala operasional semacam ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga merugikan hak pasien.
Pihaknya meminta Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, untuk turun tangan melihat kondisi riil di lapangan agar intervensi kebijakan dan anggaran dapat segera dieksekusi. Pembenahan infrastruktur medis dan rantai pasok farmasi dinilai menjadi harga mati demi menjaga standar keselamatan serta kualitas layanan kesehatan masyarakat.