JAKSA Agung Bolivia, Roger Mariaca, ditangkap oleh kepolisian negara tersebut, pada Rabu (30/9) waktu setempat. Penangkapan ini terkait dugaan keterlibatan Mariaca dengan kartel narkoba.
Penangkapan ini dilakukan dua hari setelah Amerika Serikat (AS) mencabut visa Mariaca akibat dugaan keterkaitan dengan perdagangan narkoba.
“Penangkapan Jaksa Mariaca telah dikonfirmasi,” kata seorang sumber dari Kementerian Pemerintahan Bolivia, yang meminta namanya dirahasiakan, saat berbicara kepada AFP, seperti dilansir pada Kamis (1/10/2026) waktu setempat.
Baca Juga:Siapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMMKantor dan Rumah Jabatan Bupati Gowa Digeledah Kortas Tipidkor Polri Terkait Dugaan Korupsi Perizinan PBG
Jaksa wilayah Santa Cruz, Alberto Zeballos, menurut laporan media lokal, juga tutur ditangkap. Zeballos diketahui telah dijatuhi sanksi oleh AS.
Keduanya masuk ke dalam daftar nyaris 20 orang dari Bolivia, Kolombia, dan Ekuador, yang pekan ini dituduh oleh Departemen Luar Negeri AS terlibat dalam praktik korupsi, terlibat dalam perdagangan narkoba, atau berkonspirasi melawan pemerintahan negara masing-masing.
Kepolisian Bolivia juga menggerebek kantor kejaksaan di Sucre, ibu kota Bolivia, pada Rabu (30/9) waktu setempat. Operasi penggerebekan itu diperlihatkan melalui siaran langsung pada akun media sosial Kepolisian Bolivia.
Penggerebekan itu menuai reaksi keras dari pejabat kejaksaan setempat. “Kami mengecam, di hadapan seluruh rakyat Bolivia, tindakan intervensi yang dilakukan secara ilegal ini,” kata kepala komunikasi kantor kejaksaan di Sucre, Claudia Pardo, saat dirinya dan rekannya dikepung personel kepolisian.
Belum ada tanggapan resmi dari kantor Jaksa Agung dan Kejaksaan Santa Cruz terkait penangkapan tersebut.
Sebelumnya, otoritas Washington menuduh Mariaca telah menerima “suap untuk memfasilitasi perdagangan narkoba dan membantu para pelaku kejahatan lolos dari jeratan hukum”.
Kantor Jaksa Agung Bolivia telah membantah tuduhan AS tersebut pada Senin (28/9) kemarin. Dalam pernyataan persnya, Kantor Jaksa Agung Bolivia menyebutnya sebagai bentuk “intervensi” dan “tekanan politik”, untuk merespons penyelidikan yang sedang dilakukan pihak kejaksaan.