MANTAN Kalapas Kelas IIA Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto, mengakui bahwa tidak ada kamera pengintai (CCTV) yang terpasang di area rumah dinas dan mess pegawai yang belakangan diidentifikasi publik sebagai “klaster mewah” di lingkungan lapas.
Fakta tersebut terungkap saat Wisnu dicecar oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arief Wibowo, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
“Tidak ada, Bapak,” ujar Wisnu singkat saat menjawab pertanyaan anggota dewan terkait ketersediaan pengawasan visual di area tersebut.
Baca Juga:Siapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMMKantor dan Rumah Jabatan Bupati Gowa Digeledah Kortas Tipidkor Polri Terkait Dugaan Korupsi Perizinan PBG
Meski mengetahui bahwa perangkat pemantau keamanan sangat penting, Wisnu tidak memberikan penjelasan rinci mengenai alasan ketiadaan CCTV di lokasi itu. Namun, ia membantah tegas bahwa absennya kamera pengawasan tersebut sengaja dibiarkan untuk menutupi praktik fasilitas khusus bagi warga binaan tertentu.
Buntut Panjang Temuan Ombudsman
Polemik mengenai keberadaan area hunian yang disorot Ombudsman RI dalam sidak Rabu (23/9/2026) lalu terus bergulir panas. Berbagai temuan di lapangan—termasuk keberadaan terpidana kasus korupsi PT Timah, Achmad Albani dan Hasan Tjhie, di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE)—memicu desakan investigasi menyeluruh guna memastikan apakah terdapat unsur komersialisasi fasilitas atau penyalahgunaan wewenang.
Sebagai bentuk respons cepat atas gaduhnya temuan inspeksi mendadak tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas sebelumnya telah menjatuhkan sanksi tegas berupa pencopotan terhadap total lima pejabat struktural di Lapas Kelas IIA Cibinong, termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto.
Pihak Ditjenpas memastikan seluruh temuan baru, termasuk aliran dana dan kejelasan status bangunan swakelola di area bantaran sungai, akan dibuka secara transparan dalam agenda pemeriksaan lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.