MENTERI Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto turun langsung mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/9/2026). Langkah tegas ini diambil untuk mengusut tuntas polemik temuan Ombudsman RI terkait dugaan hunian berfasilitas mewah di kompleks lapas tersebut.
Agus tiba di lokasi sekitar pukul 10.15 WIB. Kedatangannya disambut oleh sejumlah pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), di antaranya Dirjen Pemasyarakatan Mashudi, Direktur Pengamanan dan Intelijen Tatan Dirsan, serta Direktur Kepatuhan Internal Lilik.
Sidak ini dilakukan guna mencocokkan secara langsung laporan dari jajaran di lapangan dengan fakta objektif di lokasi, mulai dari aspek sarana prasarana, administrasi, standar pelayanan, hingga sistem pengamanan lapas.
Polemik ‘Klaster Mewah’ vs Rumah Dinas Jabatan
Baca Juga:Siapa Agus Sulaiman Mantan Polisi yang Divonis Mati? Berikut Kronologi Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMMKantor dan Rumah Jabatan Bupati Gowa Digeledah Kortas Tipidkor Polri Terkait Dugaan Korupsi Perizinan PBG
Kunjungan Menteri Imipas ini menjadi sorotan menyusul perbedaan narasi yang mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, tim Ombudsman RI mendapati adanya bangunan di luar blok hunian utama saat melakukan sidak pada Rabu (23/9/2026). Bangunan tersebut dilaporkan memiliki fasilitas menyerupai rumah pribadi atau apartemen—seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, hingga fasilitas olahraga seperti simulator golf yang sedang dibangun. Ombudsman menduga fasilitas tersebut turut dihuni oleh warga binaan tertentu.
Di sisi lain, pihak Ditjenpas melalui Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Yudi Suseno, mengklarifikasi bahwa lokasi yang dimaksud oleh Ombudsman merupakan kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang terdiri dari unit-unit rumah dinas jabatan resmi ber-SK. Kendati demikian, Ditjenpas tetap membuka ruang pemeriksaan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan fungsi.
Evaluasi Menyeluruh dan Pemanggilan DPR
Kehadiran Menteri Agus Andrianto di Lapas Cibinong diharapkan mampu menepis kesimpangsiuran informasi, memastikan peruntukan fasilitas sesuai aturan yang berlaku, serta mengevaluasi aspek pengawasan internal.
Persoalan ini juga mendapat perhatian serius dari parlemen. Komisi XIII DPR RI dijadwalkan akan memanggil Menteri Imipas, Dirjen Pemasyarakatan, serta pihak Kalapas Cibinong guna meminta klarifikasi menyeluruh terkait temuan sidak yang menuai sorotan publik tersebut.