PRESIDEN Prabowo Subianto menginstruksikan pembentukan tim khusus lintas kementerian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.
Tim ini ditugaskan untuk menelaah secara mendalam skema pembiayaan dan tahapan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi negeri (PTN).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan, tim tersebut akan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Sekretariat Negara.
Baca Juga:Kantor dan Rumah Jabatan Bupati Gowa Digeledah Kortas Tipidkor Polri Terkait Dugaan Korupsi Perizinan PBGDokumen Rahasia Pembunuhan JFK: Misteri Lama, Operasi CIA, hingga Terselipnya Nama Indonesia
“Presiden menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam, dibentuk tim khusus dibentuk Pak Menko Pratikno, hitungan-hitungan yang termasuk di dalamnya menteri lain akan terlibat. Ada Mensesneg, Menag, Menkeu, dan lain-lain,” kata Brian di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Sementara itu, Menko PMK, Pratikno, menyampaikan bahwa rapat terbatas hari ini menindaklanjuti visi Presiden Prabowo dalam menghadirkan terobosan di sektor pendidikan, baik dari sisi mutu maupun keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Sebagaimana kita tahu, Presiden punya program yang sangat banyak dengan terobosan-terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tapi juga aksesibilitas bagaimana pendidikan menjangkau seluruh anak di semua lapisan ekonomi,” tutur Pratikno dalam kesempatan yang sama.
Terkait skema anggaran, Brian menjelaskan, pemerintah tengah membedah berbagai komponen operasional kampus, mulai dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga iuran seleksi mandiri, agar perhitungannya selaras dengan kemampuan fiskal negara.
“Tadi beberapa hitungan sudah dilakukan, beberapa analisa mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri. Selanjutnya angka yang sudah dihasilkan tentu kita juga akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” ujar Brian.
Brian menambahkan, kementeriannya telah memiliki acuan standar biaya perkuliahan per program studi dan wilayah per tahun yang dirumuskan sejak 2024.
Dasar kalkulasi inilah yang memunculkan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp93,7 triliun yang kini dimatangkan kembali oleh tim khusus pimpinan Pratikno.
Baca Juga:Identitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan PemerintahPrabowo Kritik Dinamika Geopolitik Global Kerap Jadi Instrumen Perdagangan Internasional Sebagai Alat Penekan
“Kita memang sudah ada hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, wilayah setiap mahasiswa per tahun itu ada hitungannya. Sejak tahun 2024 sudah dihitung oleh kementerian, itu yang kita gunakan untuk standar acuan,” jelasnya.