PARTAI Demokrat membantah pidato Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berkaitan dengan kepentingan politik praktis atau persiapan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Demokrat mengatakan pidato AHY membahas gagasan tentang masa depan bangsa, kondisi masyarakat, serta peran partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029,” ujar Partai Demokrat dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
Baca Juga:Identitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan PemerintahPrabowo Kritik Dinamika Geopolitik Global Kerap Jadi Instrumen Perdagangan Internasional Sebagai Alat Penekan
Lebih lanjut, Partai Demokrat mengungkap pernyataan AHY mengenai kekuasaan perlu dipahami secara utuh. Menurut Demokrat, AHY hendak menekankan bahwa kekuasaan dan jabatan tidak dapat dimiliki seseorang untuk selamanya, sedangkan tanggung jawab kepada rakyat tetap berjalan.
“Ketum AHY mengajak kader-kader Demokrat untuk meresapi betul makna keberadaan Demokrat selama seperempat abad ini. Beliau meminta kami melakukan refleksi dan introspeksi diri,” ujar Demokrat.
Dalam konteks tersebut, AHY juga meminta kader Demokrat yang saat ini berada di pemerintahan menggunakan kekuasaan untuk melayani masyarakat. Pesan tersebut, kata Demokrat, berlaku bagi seluruh kader agar tidak hanya hadir ketika membutuhkan dukungan politik dari rakyat.
“Jadi, keliru betul kalau statement ‘kekuasaan ada batasnya’ malah diartikan Ketum AHY membahas Pilpres 2029, dan malah dianggap sudah sibuk serta bersiap diri nyapres,” tulis keterangan resmi partai.
Sebelumnya, AHY menyampaikan kepada kader Demokrat bahwa kekuasaan tidak boleh dimiliki seseorang terlalu lama, melainkan harus kembali kepada rakyat. Menurut dia, demokrasi merupakan hak warga negara yang harus dijaga.
AHY mencontohkan transisi demokrasi pada akhir masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menilai hal itu bisa menjadi contoh terbinanya sistem demokrasi yang baik karena pergeseran kepemimpinan terjadi dengan rukun dan aman.
“Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY, melansir Antara.