PERNYATAAN Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyinggung potensi dinamika politik berjalan lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029 memicu polemik luas di ruang publik. Wacana yang dilontarkan di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini menuai beragam tanggapan tajam dari kalangan pengamat politik hingga elite partai.
Dalam video yang beredar, Budi Arie sempat mengungkapkan insting politiknya terkait adanya potensi “patahan sejarah” atau kondisi sosial yang dianggap tidak normal, serupa dengan situasi menjelang reformasi 1998. Ia bahkan sempat melempar pertanyaan kepada peserta forum mengenai kesiapan menghadapi kemungkinan percepatan tersebut.
Menanggapi hal ini, pengamat intelijen dan komunikasi politik, Bondhan W menilai pernyataan tersebut tidak bisa dibaca sekadar sebagai bentuk ekspresi personal.
Baca Juga:Heboh Video Budi Arie Bicara Percepatan Pemilu di Depan Jokowi, Projo Buka SuaraSiapa Norman Arie Prayogo? Profil Warek III Unsoed yang Turut Diamankan KPK
“Narasi yang dilempar ke ruang publik oleh figur yang berada di lingkaran dekat kekuasaan kerap berfungsi sebagai instrumen pengujian psikologis massa (testing the water) atau bagian dari kalkulasi posisi tawar politik (bargaining power),” ungkapnya, Rabu (26/8).
Kendati demikian, imbuh Bondhan, sejumlah pihak menilai wacana perubahan kekuasaan di luar koridor konstitusi normal berpotensi memicu spekulasi yang tidak produktif di tengah upaya stabilitas nasional.
Sejumlah elemen koalisi pendukung pemerintah pun memilih merapatkan barisan dan menegaskan agar seluruh agenda transisi politik tetap berjalan sesuai jadwal konstitusional hingga 2029, tanpa mudah terprovokasi oleh wacana spekulatif di tingkat elite.
Di sisi lain, pihak internal Projo sempat memberikan klarifikasi bahwa video pernyataan tersebut telah dipotong dari konteks acara silaturahmi secara utuh, sehingga publik diminta untuk tidak buru-buru menarik kesimpulan yang keliru.