Belakangan Mama Sinta menjadi sorotan setelah secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap sejumlah pihak yang sebelumnya mendampinginya dalam kegiatan advokasi penolakan PSN.
Ia mengaku merasa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengajaknya terlibat dalam berbagai kegiatan kampanye dan perjalanan ke sejumlah kota seperti Jayapura, Makassar, dan Jakarta.
Menurut pengakuannya, keterlibatan tersebut membuat dirinya viral di berbagai media hingga wajah dan pernyataannya digunakan dalam film dokumenter berjudul “Pesta Babi” tanpa izin maupun sepengetahuannya.
Baca Juga:Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 Resmi BPIP, Lengkap untuk 1 JuniDraft Tak Resmi Rancangan Kesepakatan Iran-Amerika Serikat Bocor, Teheran Disebut Dapat Kendali Selat Hormuz
Mama Sinta menyatakan bahwa kemunculannya dalam film tersebut tidak pernah didahului persetujuan resmi dan ia merasa dirugikan karena citra serta identitasnya digunakan dalam narasi yang menurutnya tidak lagi mencerminkan pandangannya saat ini.
Kekecewaan itu mendorongnya mengambil jarak dari kelompok advokasi yang sebelumnya mendampinginya, termasuk organisasi bantuan hukum dan kelompok masyarakat sipil yang aktif mengkritik proyek pembangunan di Papua Selatan.
“Sekarang saya tidak bergabung lagi dengan LBH mereka, saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi,” ujarnya dikutip Antara, Minggu (24/5/2026).
Dalam berbagai pernyataannya kepada media, Mama Sinta mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi keluarganya menjadi alasan utama mengapa ia kini lebih menekankan kebutuhan akan pekerjaan dan perbaikan kesejahteraan.
Karena alasan itulah ia mengaku kini lebih terbuka terhadap keberadaan proyek pembangunan dan berharap masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat langsung melalui lapangan pekerjaan, program pemberdayaan, maupun kerja sama dengan perusahaan.
“Pemerintah bisa membantu kita lewat perusahaan yang ada. Dan kami mendukung karena kami tidak punya apa-apa di kampung ini. Harapan kami cuma ke pemerintah, lewat pemerintah kerja sama dengan perusahaan dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung, perusahaan boleh lanjut sampai kami bisa menikmati hasil yang perusahaan sudah berikan,” tutur Mama Sinta.
Perubahan sikap Mama Sinta kemudian memunculkan perdebatan karena sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil yang sebelumnya bekerja bersamanya menyatakan tidak mengetahui adanya perubahan posisi tersebut.
Baca Juga:Menkeu Amerika Serikat Umumkan Rampas Aset Kripto Iran Senilai Rp17,8 TriliunPulau Katang di Kepri Viral Dijual Rp65 Miliar, Pemerintah Buka Suara
Salah satunya adalah Villarian atau Juple, yang menyebut bahwa sepanjang pengetahuannya, Mama Sinta masih berkomitmen bersama kelompok masyarakat adat dan organisasi pendamping untuk menolak PSN di Papua Selatan.