TERDAKWA kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), Nadiem Makarim, dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung dengan pidana 18 tahun penjara.
JPU juga menuntut agar hukuman tersebut dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Nadiem Makarim selama masa pemeriksaan dan persidangan.
JPU menilai Nadiem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Baca Juga:Boeing KC-135 Stratotanker 'Pom Bensin Terbang' Militer AS Hilang Sinyal di Teluk ArabSaad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik Iran
“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nadim Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara,” kata Jaksa Penuntut Umum, Roy Riady, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pisana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Menurut jaksa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Nadiem telah terbukti merugikan keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022.
JPU juga meminta majelis hakim menjerat Nadiem dengan ganti rugi atas perbuatannya dalam korupsi pengadaan Chromebook sebesar Rp5,6 triliun. Selain itu, Nadiem juga dijerat dengan denda sebesar Rp1 miliar.
“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp809.596.125.000 (Rp809 miliar) dan Rp4.871.469.603.758 (Rp4,8 triliun) yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi,” kata Roy.
Apabila denda dan uang ganti rugi tersebut tak bisa dibayarkan oleh Nadiem, maka harta benda Nadiem dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 9 tahun.
“Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita oleh terdakwa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” kata jaksa.