Bondhan W mengingatkan masyarakat sipil agar menjaga jarak dari euforia narasi. Kredibilitas peradilan tidak boleh diukur dari seberapa keras teriakan di luar gedung sidang.Ia mendesak TAUD segera membuka kartu: menyerahkan analisis CCTV dan hasil laboratorium mandiri ke majelis hakim.
“Framing yang efektif harus disokong tulang punggung bukti yang keras. Tanpa itu, narasi mereka berisiko menjadi politisasi kosong,” tegasnya.
Kepada Oditurat Militer, Bondhan menekankan: hentikan “teater visual” semacam uji penglihatan dengan gestur jari. Seluruh bukti primer — visum, data digital, dan hasil uji laboratorium — harus dibuka tanpa ada yang ditutupi.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
“Vonis cepat yang ringan hanya akan memperkuat dugaan adanya tirai pelindung bagi aktor di balik layar,” katanya.
Reformasi yang Ditunggu
Bondhan W menambahkan bahwa kasus Andrie Yunus harus menjadi lonceng pengingat bagi reformasi Undang-Undang Peradilan Militer. Pidana umum yang menimpa warga sipil harus bisa langsung ditarik ke peradilan umum melalui jalur koneksitas dengan pengawasan sipil yang ketat.”
Kedaulatan hukum tidak boleh terhenti di gerbang asrama militer,” pungkasnya.