MENTERI Luar Negeri (Menlu), Sugiono, mengakui proses negosiasi pembebasan dua kapal tanker Pertamina yang terjebak di Selat Hormuz masih berlangsung alot. Selain faktor ketegangan internal di Iran, blokade militer Amerika Serikat (AS) di jalur navigasi internasional tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia dalam mengamankan jalur keluar bagi kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro.
“Mengenai negosiasi kapal Pertamina di Selat Hormuz, tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini kedutaan besar kita di Teheran, juga terus melakukan pembicaraan. Kemudian bersama juga dengan tim dari Pertamina, terkait dengan izin lewat dari kapal-kapal kita yang ada di Selat Hormuz,” ungkapnya dalam konferensi pers Update Program Prioritas serta Penguatan Posisi Indonesia di Dunia Internasional dan Perlindungan Generasi Muda di Era Digital, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Meski begitu, pembicaraan tersebut berlangsung alot seiring dengan kondisi internal Iran yang masih berkonflik dengan AS dan Israel.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
“Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri,” sebutnya.
Selain itu, kebijakan yang dirilis otoritas tertinggi Iran juga tidak serta-merta dapat diterapkan di lapangan. Karena itu, kini baik Indonesia maupun Iran masih mencari jalan keluar agar dua kapal Pertamina yang sudah terjebak di Selat Hormuz sejak awal perang dapat segera keluar.
“Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa,” tambahnya.
Tantangan semakin berat saat pasukan militer AS memutuskan untuk memblokade kapal-kapal yang menuju atau dari Iran. Sebab, dengan adanya kebijakan ini ada syarat-syarat khusus yang ditetapkan Washington agar kapal bisa melintasi selat yang menjadi jalur perairan lebih dari 20 persen minyak mentah dan gas alam cair global tersebut.
“Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan,” jelas dia.