MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merestui pemerintah Cina untuk menerbitkan surat utangnya di Indonesia. Rencana tersebut merupakan hasil pembicaraan langsung dengan Menteri Keuangan Cina dalam pertemuan bilateral di sela kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat pekan lalu.
Menurut Purbaya, langkah ini dilakukan untuk memperkuat kerja sama pembiayaan melalui instrumen obligasi lintas negara.
Sebagai informasi, pada Oktober tahun lalu, pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan surat utang berdenominasi yuan bernama Dim Sum Bond. Pada paruh kedua tahun ini, rencananya langkah serupa akan dilakukan melalui penerbitan Panda Bond.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
“Kita bilang juga kita ingin menerbitkan Panda bond di sana. Dia sangat setuju. Dan bunganya di sana tuh murah, cuma 2,3 persen. Jadi kita bisa menekan cost of capital kita. Terus, Cina juga bilang, ‘Boleh enggak kami terbitkan bond… apa… bond mereka di Indonesia?’ Saya bilang, ‘Boleh.’ Kita timbal-balik lah,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Selasa (21/4/2026).
Purbaya menjelaskan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas sumber pembiayaan negara di tengah dinamika global. Diversifikasi pembiayaan dinilai penting agar pemerintah tidak bergantung pada satu pasar atau satu kelompok investor.
Selain memberikan alternatif pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah, kerja sama dengan Cina juga digunakan sebagai strategi negosiasi terhadap investor global lainnya, terutama di pasar Amerika Serikat.
“Tapi informasi itu saya kasih tahu juga ke investor-investor bond di Amerika Serikat. Jadi kira-kira begini bahasa halusnya, kalau lu enggak mau, yang lain ada yang mau. Bunganya lebih murah lagi. Itu threat yang halus. Itu cara negosiasi kita begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menegaskan strategi pembiayaan pemerintah tetap berada dalam koridor defisit yang telah ditetapkan.
“Jadi strategi pembiayaan kita masih untuk skenario pembiayaan defisit 2,8 persen. Tentu kalau nanti ada pelebaran, itu nanti akan diskusi lagi di RAPBN, karena kita sudah punya SAL,” kata Suminto.