DUTA Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun memberi tanggapan tentang perdagangan antara Indonesia dan Israel yang masih berlanjut di tengah agresi Israel di Jalur Gaza. Ia mengatakan bahwa sebatas hubungan dagang antara keduanya tidak akan memengaruhi hubungan Palestina dengan Indonesia.
Relasi Indonesia dan Israel hanya sebatas hubungan dagang busines-to-business (B2B), dikarenakan keduanya tidak menjalin hubungan diplomatik. Al-Shun mengakui ketiadaan hubungan formal tersebut, dan menambahkan bahwa perdagangan mungkin tak mudah karena hal itu.
“Jika ada perusahaan individu di sana-sini yang memperoleh sumber melalui saluran tidak langsung, mungkin saja demikian. Namun hal ini tidak memengaruhi hubungan tersebut,” katanya saat konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina, Jakarta Pusat pada Jumat, 10 Mei 2024.
Baca Juga:Persidangan Taipan Media Hong Kong Atas Tuduhan ‘Konspirasi Publikasi Hasutan’ Makan Waktu LamaDirektur Al Jazeera Salah Negm: Kerugian yang Kami Alami karena Penghentian Siaran Dibawa ke Jalur Hukum
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan jumlah impor dari Israel sebesar US$16,586,596 pada Maret 2024, sementara jumlah ekspor mencapai US$14,878,436. Ia berkata banyak warga negara Indonesia yang melakukan wisata religi ke Yerusalem – rumah bagi situs-situs suci tiga agama abrahamik yaitu Islam, Kristen dan Yahudi – dengan memperoleh visa dari agen.
“Saya tidak bisa mengatakan segala sesuatu diblokir sepenuhnya,” katanya, berbicara soal hubungan Indonesia dengan Israel. Namun, Al-Shun menilai adanya perdagangan dan warga negara yang melancong ke Israel bukan berarti ada hubungan diplomatik atau pendekatan secara langsung.
“Indonesia negara yang berdaulat dan mandiri, tahu ke mana harus bergerak dan tahu apa keuntungannya,” tuturnya.
Sebelumnya, media asing Jewish Insider mewartakan dugaan Indonesia awalnya menggodok rencana normalisasi hubungan sebelum 7 Oktober 2023, ketika Hamas menyerbu Israel selatan dan pihak Israel membalas dengan melancarkan agresi besar-besaran di Gaza. Kesepakatan itu termasuk penyusunan mekanisme pemberian visa bisnis kepada warga negara Indonesia dan Israel melalui kantor perdagangan, kata Jewish Insider, serta penghapusan Israel dari daftar hitam visa Indonesia.
Media tersebut pun menyinggung soal “puluhan ribu” peziarah Kristen asal Indonesia yang mengunjungi Israel tiap tahunnya, sedangkan warga Israel kesulitan untuk mengunjungi Tanah Air. (*)