Presiden Prabowo Setujui Bantuan Asing untuk Menangani Karhutla
Di tengah meningkatnya dampak kabut asap di kawasan Asia Tenggara, Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan asing untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan pada Kamis (15/10/2026) bahwa pembahasan bantuan dari negara-negara tetangga telah memasuki tahap teknis. Proses tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang menjadi lembaga utama dalam koordinasi penanganan bencana dan operasi pemadaman kebakaran.
Arrmanatha tidak merinci negara mana saja yang menawarkan bantuan maupun bentuk bantuan yang akan diberikan. Pemerintah Indonesia dilaporkan telah mengerahkan sekitar 60.000 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi.
Baca Juga:Banjir MiliarTandyo Budi dan Maruli Simanjuntak Tukar Posisi: Dari KSAD ke Wakil Panglima TNI
Kepala BNPB yang baru dilantik, Kristomei Sianturi, juga menyatakan mendapat tugas untuk mengendalikan kebakaran secepat mungkin. Ia mengatakan akan mengevaluasi sumber daya yang tersedia sekaligus melihat bentuk bantuan asing yang dapat dipercepat penggunaannya.
Persetujuan tersebut membuka ruang bagi kerja sama internasional dalam penanganan kebakaran. Namun, rincian mengenai pelaksanaan bantuan, termasuk negara pemberi bantuan dan jenis dukungan yang akan diterima, masih dibahas oleh pihak-pihak terkait.
Sebelum Lawrence Wong menyampaikan pernyataannya, laporan investigasi yang dirilis Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut pada 5 Oktober 2026 telah menyoroti sejumlah konsesi perkebunan yang dikaitkan dengan titik api di Indonesia.
Laporan tersebut mengidentifikasi setidaknya satu perusahaan Malaysia dan empat konsesi yang terkait dengan perusahaan berbasis di Singapura. Temuan itu menjadi bagian dari penelusuran hubungan antara wilayah konsesi perusahaan dan lokasi kebakaran hutan serta lahan.