Ia menyebut aparatur sipil negara (ASN), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga dirinya terlibat dalam pengawasan untuk memastikan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
“Makanya PNS, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), sampai saya sendiri jadi Satgas Pengawasan, saya sering ceriwis juga misalnya pada perizinan, awas jangan sampai ada orang memungut perizinan, memungut pajak secara liar,” katanya.
Perparkiran juga menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian Pemkot Yogyakarta. Hasto mengatakan sosialisasi mengenai tarif parkir terus dilakukan, termasuk melalui pemasangan papan informasi tarif di lokasi parkir.
Baca Juga:Dokumen Rahasia Pembunuhan JFK: Misteri Lama, Operasi CIA, hingga Terselipnya Nama IndonesiaIdentitas Baru untuk Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai 20 Oktober, Ini Alasan Pemerintah
Langkah tersebut ditujukan agar masyarakat mengetahui besaran tarif resmi dan tidak dikenai pungutan melebihi ketentuan.
“Kan kita punya juru parkir, juru parkir sudah tahu berapa tarif sesuai ketentuan sudah ada, sudah ada perda. Dan di Yogyakarta ada 735 titik parkir, yang sekarang ini kita galakkan untuk digitalisasi parkir, makanya ini terus kita kawal,” katanya.