Sigi Maurer dari Partai Hijau, satu-satunya partai yang menentang aturan ini, menyebut larangan hijab ini hanya menciptakan konflik baru. Para guru juga akan berada pada tekanan yang seharusnya tidak ia tanggung.

Seorang guru sekolah di Wina, yang menjadi sumber anonim dalam laporan AFP, menyebut ia tidak akan menerapkan aturan itu di dalam kelas. Menurutnya, aturan itu tidak solutif dan terlalu populis.

“Ini adalah tindakan populis. Masalah sebenarnya, orang tua dari agama apa pun menggunakan kekerasan atau kekerasan psikologis terhadap anak-anak,” tuturnya.

Kebijakan Dikritik Organisasi Islam di Austria

Penerapan aturan larangan berhijab juga ditentang oleh organisasi Islam yang ada di Austria. Banyak dari mereka menyebut aturan itu sebagai pelanggaran HAM.

Salah satunya adalah Komunitas Agama Islam Austria (IGGO), yang menyebutnya sebagai pelanggaran hak dasar. IGGO juga telah berjanji untuk menggungat aturan tersebut di Mahkamah Konstitusi Austria.

Pada bulan Februari lalu, demonstrasi juga telah berlangsung untuk menolak pemberlakuan aturan itu. Para siswi ikut turun ke jalan dan membawa papan bertuliskan “Jilbabku, pilihanku”.

Larangan hijab bagi siswi sekolah sebenarnya pernah disahkan oleh Pemerintah Austria pada 2020 lalu. Namun, kala itu Mahkamah Konstitusi Austria memvonis aturan itu sebagai inkonstitusional karena bertentangan dengan azas kebebasan beragama dan netralitas negara dalam persoalan agama.

Akan tetapi, koalisi sentris Austria kembali mengusulkannya pada 2025 lalu. Saat itu, aspek tujuan pemberlakuan larangan diubah dengan klaim larangan diperlukan untuk menjamin dan melindungi perkembangan anak.