Menanti “Pengadilan Rakyat”
Jika daftar nama yang diduga terlibat korupsi benar-benar mengarah pada para ketua partai, maka kita sedang menunggu ledakan sosial. Kemarahan masyarakat sudah di ubun-ubun. Narasi “digantung di Monas”—sebagai metafora penghukuman ekstrem—bukanlah sekadar fantasi vandalisme, melainkan ekspresi kejengkelan rakyat atas ketidakadilan yang telanjang.
Rakyat kini menuntut lebih dari sekadar retorika. Jika negara gagal memberikan efek jera, jangan salahkan jika publik mulai menuntut “pengadilan rakyat” bagi mereka yang mengkhianati amanat.
Bagi Prabowo, ini adalah ujian besar. Ia harus memilih: terus berkawan dengan para “bajingan” politik dan membiarkan pemerintahannya runtuh oleh korupsi, atau memotong jaringan tersebut meski harus menanggung risiko stabilitas politik. Mengingat karakter Prabowo yang tegas dan kecenderungannya untuk tidak berkompromi, kita mungkin akan melihat panggung politik yang lebih berdarah dalam waktu dekat.
Baca Juga:Prabowo ke TNI, Polri, dan Jaksa: Bintangmu dari Uang Rakyat!Laporan Intelijen Heboh: Mossad Diduga Sadap Pemerintah AS, Nama Trump Ikut Muncul
Pada akhirnya, “bajingan” dalam politik memang tidak akan pernah hilang. Namun, membiarkan mereka duduk nyaman di menara gading kekuasaan sambil menggerogoti uang rakyat adalah awal dari kehancuran sebuah bangsa. Presiden telah membuka tabir, kini publik menunggu langkah konkret: akankah janji penegakan hukum tanpa pandang bulu ini benar-benar menyentuh para ketua partai, atau hanya berakhir sebagai gertakan yang layu sebelum berkembang?
Penulis adalah pengamat politik, Heru Subagia