Terkait pengayaan uranium, misalnya, awalnya perundingan terfokus pada pembatasan. Namun kemudian Trump mendorong “zero enrichment” alias Iran sama sekali tak boleh memperkaya uranium, bahkan untuk kebutuhan sipil. Ini jauh lebih keras dibanding kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action yang masih mengizinkan pengayaan terbatas.
Saat kesepakatan soal pengayaan hampir tercapai, Washington juga menuntut Iran menyerahkan atau memindahkan stok uranium berpengayaan tinggi ke luar negeri. Tehran berulang kali menolak tuntutan ini.
Trump tak hanya meminta pembatasan program nuklir, tetapi juga dekomisioning fasilitas dan pembatasan aktivitas sentrifugal Iran di bawah pengawasan internasional ketat.
Baca Juga:Pulau Katang di Kepri Viral Dijual Rp65 Miliar, Pemerintah Buka SuaraMarketplace Asing Bakal Wajib Punya Kantor Perwakilan di RI, Ini Kata Mendag
Washington juga meminta inspeksi lebih luas oleh International Atomic Energy Agency, termasuk pemantauan detail terhadap aktivitas nuklir dan fasilitas strategis Iran.
Pada 2026, menjelang serangan AS-Israel ke Iran, Trump menilai kesepakatan nuklir saja tidak cukup jika Iran masih mempertahankan rudal jarak jauh. Trump juga mendesak penghentian dukungan terhadap kelompok “proksi” regional. AS meminta Iran menghentikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang disebut bagian dari “Axis of Resistance”, termasuk di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman.
Belakangan, negosiasi yang awalnya soal nuklir melebar ke tuntutan agar Iran ikut dalam kerangka keamanan baru Timur Tengah dan kontrol senjata kawasan.
Dalam negosiasi terbaru, Washington menuntut Iran menjamin pelayaran internasional dan membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Trump juga mencoba memasukkan agenda normalisasi regional ala Abraham Accords ke dalam dinamika negosiasi Timur Tengah. Namun beberapa negara Teluk disebut menolak tekanan tersebut.