SEKITAR 200 peternak ayam petelur dari berbagai daerah yang tergabung dalam Rumah Bersama, mendeklarasikan capaian swasembada telur nasional yang disebut telah diraih sejak 2024. Mereka menyebut produksi telur terus meningkat bahkan peternak rakyat secara mandiri membuka lahan dan menambah populasi.
Namun di balik keberhasilan itu, mereka melihat absennya peran negara dalam menjaga keseimbangan pasar.
“Kami sudah mengantarkan Indonesia swasembada telur, tapi pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga,” ujar Presidium Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso usai Rembug Nasional Peternak Petelur Rakyat Indonesia yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Para peternak menilai kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan produksi justru memicu ketimpangan. Tanpa regulasi yang mengatur stabilisasi harga dan serapan, lonjakan produksi berubah menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha. Mereka khawatir kondisi ini akan terus berulang jika pemerintah tak segera membenahi tata kelola.
“Kalau regulasi tidak mempertimbangkan stabilisasi pasokan dan harga, pasti akan terjadi ketimpangan di lapangan.”
Harapan sempat disematkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyerap utama produksi telur. Namun, realisasi di lapangan jauh dari ekspektasi karena serapan yang disebut masih sangat rendah, bahkan hanya sekitar satu persen. Peternak juga menyoroti alasan teknis seperti kebosanan konsumsi telur yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan program.
“Kalau alasan anak-anak bosan makan telur lalu serapannya dikurangi, itu sangat tidak tepat,” tuturnya.
Di tingkat produksi, tekanan kian terasa ketika harga telur di kandang jatuh hingga Rp21.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 26.500. Penurunan ini, kata Yudianto, terjadi di tengah kenaikan biaya pakan dan jagung yang menembus Rp 6.700–Rp 7.100 per kilogram. Kombinasi ini membuat margin peternak tergerus dan usaha berada di titik rawan.
“Harga telur anjlok, sementara pakan dan jagung terus naik. Ini sangat memberatkan peternak,” katanya.
Yudianto menilai swasembada bukan sekadar capaian produksi, melainkan soal kedaulatan pangan yang harus dijaga. Dalam pandangan mereka, perlindungan seharusnya diberikan kepada peternak rakyat, bukan semata pada pemodal besar. Mereka mendesak pemerintah hadir melalui kebijakan konkret untuk menjaga keberlanjutan sektor ini.