Di sisi lain, pelemahan daya beli masyarakat turut memperparah kondisi pasar. Peredaran uang yang menurun membuat konsumsi rumah tangga melemah, sehingga pasar tidak mampu menyerap produksi yang melimpah. Situasi ini menciptakan tekanan berlapis bagi peternak.
“Daya beli rendah membuat produksi yang sudah swasembada tidak terserap pasar,” kata Suwardi.
Menanggapi persoalan itu, Suwardi berujar peternak meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis, termasuk meningkatkan frekuensi konsumsi telur dalam program MBG menjadi dua hingga tiga kali per minggu. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga harga acuan di kisaran Rp 25.000–Rp 26.500 agar usaha tetap bertahan. Tanpa intervensi, mereka khawatir banyak peternak akan terimbas.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
“Kami minta MBG bisa menggunakan telur minimal dua kali seminggu agar harga bisa kembali sesuai acuan,” tuturnya.
Lebih jauh, para peternak juga menyoroti perlunya penataan ekosistem perunggasan dari hulu hingga hilir. Mulai dari perencanaan produksi, distribusi, hingga pembatasan peran integrator besar yang saat ini hanya diharapkan menjadi penyeimbang. Peternak rakyat disebut harus tetap menjadi tulang punggung dengan porsi dominan.
“Ekosistem harus ditata, 98 persen tetap untuk peternak rakyat dan 2 persen untuk integrator sebagai penyeimbang,” kata Suwardi.
Isu impor telur pun menjadi sorotan kalangan peternak. Mereka menegaskan produksi nasional telah mencukupi kebutuhan, dan persoalan utama hanya terletak pada distribusi, terutama di daerah terpencil. Dengan koordinasi yang baik antardaerah, mereka yakin disparitas pasokan dapat diatasi tanpa impor
“Kami sudah mampu mencukupi kebutuhan nasional, jadi tidak perlu impor telur,” ucap Suwardi.
Peternak menilai persoalan distribusi lebih disebabkan lemahnya koordinasi dan kemauan politik di tingkat daerah. Padahal, menurut Suwardi, daerah surplus dapat dengan mudah memasok wilayah yang kekurangan jika jalur distribusi dipermudah. Untuk itu, para peternak berharap pemerintah pusat dan daerah segera menyambungkan rantai pasok tersebut.
“Hanya perlu political will untuk menghubungkan daerah surplus dan minus agar tidak terjadi inflasi dan kekurangan pasokan.”