Atas kondisi tersebut, Sumirat mendesak pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dengan upah yang adil.
“Serta mendorong penciptaan kondisi kerja manusiawi dan kepastian status kerja,” ujar dia dalam keterangannya pada Jumat, 1 Mei 2026.
Aspirasi juga menyoroti pekerja platform digital yang acap tidak memiliki kepastian pendapat dan jaminan sosial. Menurut dia, kondisi itu telah menciptakan bentuk baru eksploitasi lantaran risiko sepenuhnya dibebankan kepada pekerja platform.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
“Kami mendesak negara harus menghapus praktik kemitraan semu yang merugikan pekerja. Juga menuntut agar pekerja platform digital diakui sebagai pekerja dengan status yang jelas dan hak setara,” kata Sumirat.
Aspirasi juga mendesak negara supaya segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset. Terlebih, kata dia, korupsi hingga kini menjadi salah satu faktor penghambat utama terwujudnya kesejahteraan rakyat.
“Kerugian negara akibat korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tapi juga mengurangi kemampuan negara dalam menyediakan layanan publik, menciptakan lapangan kerja, dan menjamin perlindungan sosial,” ujarnya.