Catatan Redaksi: Hingga saat ini, draf RUU PPRT masih terus mengalami pembahasan dinamis di tingkat legislatif. Beberapa detail teknis mengenai besaran upah minimum dan mekanisme pengawasan masih menjadi poin yang divalidasi oleh pemerintah dan DPR.
Kehadiran UU PPRT nantinya diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi PRT maupun majikan. Dengan adanya aturan yang jelas, risiko sengketa kerja dan tindakan kekerasan di ranah domestik dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan martabat profesi PRT di Indonesia.