Viral Kabar Kepala Staf Gabungan AS Tolak Permintaan Trump Akses Kode Nuklir, Ini Kata Gedung Putih

Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal. Dan Caine berbicara sambil menampilkan peta yang menunjukkan AS. Blokade
Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal. Dan Caine berbicara sambil menampilkan peta yang menunjukkan AS. Blokade Angkatan Laut terhadap Selat Hormuz selama konferensi pers di Pentagon pada 16 April 2026, di Arlington, Virginia. (ALEX WONG/Getty)
0 Komentar

VIRAL kabar Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Caine diklaim menolak permintaan Presiden AS Donald Trump untuk mengakses peluncuran bom nuklir.

Gedung Putih segera merespons dan membantah isu viral yang mengatakan Trump telah meminta kode nuklir saat rapat soal perang Iran pada Sabtu (18/4) lalu.

Dilansir Al Arabiya, klaim viral itu berasal dari pernyataan mantan perwira CIA, Larry Johnson, saat wawancaranya dalam podcast “Judging Freedom” pada 20 April.

Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran

Dalam podcast itu Johnson mengeklaim bahwa pertemuan darurat Gedung Putih yang digelar pada 18 April berakhir konfrontatif. Dia menyeret nama Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine, yang disebut menolak arahan Presiden soal permintaan kode nuklir.

Menurut Johnson, perdebatan saat rapat itu cukup sengit gara-gara Jenderal Caine diduga menolak untuk memfasilitasi pemberian kode nuklir ke Trump.

Terlepas dari isu viral ini, tidak ada laporan independen maupun konfirmasi resmi yang mendukung pernyataan tersebut. Selain itu tidak ada sumber kredibel yang memverifikasi bahwa wewenang peluncuran nuklir pernah digunakan.

Klaim ini juga bertentangan dengan cara kerja sistem komando nuklir AS. Berdasarkan protokol yang ditetapkan, Kepala Staf Gabungan bertugas dalam kapasitas penasihat, dan tidak memiliki wewenang untuk memblokir maupun melaksanakan perintah peluncuran.

Meskipun terdapat protokol pengamanan seperti “aturan dua orang” atau “two-person rule”, sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap perintah yang sah dari panglima tertinggi dilaksanakan.

Larry Johnson, yang menjabat sebagai wakil direktur kantor Kontraterorisme Departemen Luar Negeri dari tahun 1989-1993, telah beberapa kali disorot karena berbagai klaim sebelumnya.

Johnson juga termasuk di antara mereka yang dikaitkan dengan tuduhan bahwa badan intelijen Inggris GCHQ membantu pemerintah Barack Obama memata-matai kampanye Trump.

Baca Juga:Bagaimana Jika Iran Potong Serat Optik di Selat Hormuz?Komdigi Tunda Akses Anak di Bawah Usia 16 Tahun ke Sejumlah Platform Digital Berisiko Tinggi

Sebelumnya dia juga disebut telah menyebarkan rumor palsu bahwa Michelle Obama menyampaikan pidato rasis terhadap orang kulit putih.

0 Komentar