SELAT Taiwan kembali menjadi panggung adu sinyal kekuatan antara dua kekuatan besar Asia Timur. Masuknya kapal Pasukan Militer Jepang (SDF) ke jalur strategis tersebut pada Jumat (17/4) langsung memicu reaksi keras dari Beijing, yang menilai langkah itu sebagai provokasi terbuka yang berpotensi memperuncing ketegangan kawasan.
Pemerintah China tidak sekadar menyampaikan keberatan diplomatik, tetapi juga membaca pelayaran tersebut sebagai bagian dari manuver strategis yang lebih luas. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa tindakan Jepang telah “merusak fondasi politik hubungan bilateral” dan menyentuh isu paling sensitif bagi Beijing: kedaulatan atas Taiwan.
Di balik bahasa diplomasi yang tegas, tersirat pesan yang lebih dalam, bahwa Selat Taiwan bukan sekadar jalur pelayaran internasional, melainkan garis batas geopolitik yang dijaga ketat oleh China. Setiap kehadiran militer asing di wilayah itu, terlebih dari negara dengan sejarah panjang seperti Japan, akan selalu dibaca sebagai uji batas.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Militer China merespons cepat. Komando Timur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dilaporkan mengerahkan kekuatan laut dan udara untuk memantau pergerakan kapal Jepang. Langkah ini bukan hanya pengawasan rutin, tetapi juga bentuk demonstrasi kesiapan tempur, bahwa setiap inci perairan di sekitar Taiwan berada dalam jangkauan respons militer Beijing.
Sementara itu, Tokyo memilih jalur yang lebih sunyi namun sarat makna. Meski pemerintah Jepang tidak mengumumkan secara resmi pelayaran tersebut, laporan media domestik menyebut langkah itu sebagai sinyal bahwa Jepang tidak lagi ingin sepenuhnya menahan diri menghadapi meningkatnya tekanan China di kawasan.
Momentum ini menjadi semakin sensitif karena terjadi di bawah kepemimpinan Sanae Takaichi, yang sejak awal telah mengirimkan sinyal keras terkait potensi krisis Taiwan. Pernyataannya pada November 2025, yang membuka kemungkinan keterlibatan Jepang jika terjadi eskalasi militer, masih membekas kuat dalam kalkulasi strategis Beijing.
Bagi China, Taiwan adalah “garis merah” yang tidak bisa dinegosiasikan. Guo Jiakun menegaskan bahwa isu ini menyangkut keutuhan wilayah dan menjadi fondasi hubungan dengan Jepang. Pelanggaran terhadap garis ini, dalam perspektif Beijing, bukan sekadar kesalahan diplomatik, tetapi ancaman langsung terhadap stabilitas nasional.