LEMBAGA pemeringkat dunia yang cukup kredibel, S&P Global Ratings memberikan peringkat surat utang Indonesia paling rentan di kawasan Asia Tenggara. Risiko ini meningkat seiring lonjakan harga energi dan terbatasnya bantalan fiskal.
Dalam laporan terbarunya, dikutip Rabu (15/4/2026), S&P menyebut tekanan terhadap sovereign rating, atau kemampuan suatu negara dalam memenuhi kewajiban utangnya di Asia Tenggara berpotensi meningkat apabila konflik di Timur Tengah (Timteng) berkepanjangan.
Indonesia dinilai berada di posisi paling berisiko, terutama karena bantalan fiskalnya relatif lebih tipis dibandingkan negara setara di kawasan. “Di Asia Tenggara, kami menilai peringkat utang Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut,” tulis S&P Global Ratings.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
S&P menjelaskan, harga energi global diprediksi melonjak, sehingga meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah. Kondisi ini berpotensi menekan ruang fiskal. Pada saat yang sama, kenaikan biaya impor minyak dapat memperlebar defisit transaksi berjalan.
Tekanan juga datang dari sisi inflasi yang berpotensi meningkat lebih cepat. Situasi ini dapat mendorong kenaikan suku bunga pasar, atau imbal hasil (yield) dari Surat Berharga Negara (SBN), yang pada akhirnya meningkatkan biaya utang pemerintah Indonesia.
Di sisi lain, Malaysia dinilai memiliki posisi yang relatif lebih kuat dalam menghadapi guncangan energi global. Meski beban subsidi dan defisit anggaran berpotensi meningkat, kedalaman pasar keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang solid dinilai mampu meredam tekanan.
“Penurunan kinerja fiskal yang bersifat sementara, atau kenaikan moderat dalam rasio utang, kecil kemungkinan memicu aksi penurunan peringkat,” tulis S&P dalam laporannya.
Sementara itu, Thailand diperkirakan menghadapi risiko perlambatan ekonomi dan penyempitan ruang fiskal. Meski demikian, negeri Gajah Putih itu masih memiliki fondasi kredit yang kuat, termasuk kebijakan moneter dan kondisi eksternal yang solid untuk menahan tekanan.
Vietnam dinilai masih memiliki bantalan finansial yang cukup kuat. Namun, lonjakan biaya impor energi yang berkepanjangan, serta potensi penurunan cadangan devisa, dapat melemahkan likuiditas eksternal.