ABU Dhabi mengumumkan pada Selasa (30/12/2025) kemarin bahwa mereka telah memutuskan atas kemauan sendiri untuk menarik pasukan yang tersisa di Yaman dan mengakhiri partisipasi mereka dalam misi “perang melawan terorisme”.
Pengumuman ini terjadi sebelum berakhirnya batas waktu 24 jam yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad al-Alimi, yang didukung Arab Saudi.
Mengutip Aljazeera, Kamis (1/1/2025), Meskipun Yaman dan UEA belum mengkonfirmasi dimulainya penarikan pasukan, laporan media menunjukkan Abu Dhabi telah mulai menarik pasukannya dari semua lokasi yang mereka tempati di Hadramaut dan Shabwah di Yaman timur, sementara sumber lain menunjukkan bahwa tidak ada indikasi penarikan pasukan yang nyata di lapangan.
Baca Juga:Tokoh Utama Gerakan GenZ yang Gulingkan Sheikh Hasina, Sharif Osman Hadi Jadi Korban Pembunuhan BerencanaPemprov Jawa Barat Renovasi Gerbang Gedung Sate Berbentuk Candi Anggaran Capai Rp3,9 Miliar
Dalam wawancara dengan Aljazeera Net, Salah Batis, anggota Dewan Syura dan anggota komite persiapan Dewan Terpadu Provinsi Timur di Yaman, menegaskan informasi yang tersedia menunjukkan penarikan pasukan Emirat secara nyata dari beberapa lokasi di Hadramaut, termasuk daerah Rabwa, bandara Al-Rayyan, kamp Al-Rayyan, dan fasilitas Al-Daba.
Dia menambahkan di sisi lain, ada kehadiran Uni Emirat Arab yang masih ada di lokasi lain, termasuk kamp penting di Shabwah yang dikenal sebagai Kamp Marah, fasilitas Balhaf, serta kehadiran di Aden yang kemungkinan besar berada di pangkalan Al-Anad.
Dia menegaskan masalah ini masih perlu ditindaklanjuti dengan cermat, sambil menunjukkan bahwa mereka belum menerima informasi resmi dari pihak berwenang yang mengkonfirmasi penarikan penuh tersebut.
Mengenai alasan yang mendorong UEA untuk mengakhiri partisipasinya dalam misi “perang melawan terorisme” di Yaman, Batis mengatakan UEA mengalami tekanan politik yang sangat kuat terkait hubungannya dengan Arab Saudi dan Dewan Kerja Sama Teluk untuk mengumumkan penarikan diri dari Yaman.
Dia menjelaskan kehadiran UEA setelah 2019 di Yaman berlanjut melalui dukungan terhadap Dewan Transisi Selatan yang menuntut pemisahan Yaman Selatan dari Yaman Utara.
Dewan ini melakukan gerakan militer mendadak pada awal Desember lalu, yang diumumkan setelah pengambilalihan kendali atas Provinsi Hadramaut dan Al-Mahra, dan kemudian menolak seruan lokal dan regional untuk mundur.