SIKAP hati-hati pemerintah Indonesia menyikapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sudah benar.
Kenaikan tarif impor yang diberlakukan Presiden AS, Donald Trump sebesar 32 persen untuk Indonesia memang tidak boleh disikapi secara terburu-buru. Sebab jika salah kebijakan, fiskal Indonesia bisa terjun ke jurang resesi.
“Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan tidak mengambil kebijakan retaliasi tepat. Analisis dulu secara mendalam, kemudian lakukan dialog,” kata ekonom senior Indef, Fadhil Hasan dalam diskusi virtual yang digelar Indef bertema Waspada Genderang Perang Dagang, Jumat, 4 April 2025.
Baca Juga:Inisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen TepatJumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way Kanan
Ia menambahkan dalam situasi genting seperti ini, perlu adanya bahasa normatif yang menenangkan, bukan mengeluarkan kebijakan yang bikin masyarakat semakin panik.
Pemerintah Indonesia juga mengirim tim lobi tingkat tinggi ke Washington DC untuk membuka ruang dialog dan negosiasi dengan pemerintah AS. Tim tersebut terdiri dari perwakilan lintas kementerian dan pejabat senior yang memiliki mandat langsung dari Presiden.
Sementara di tingkat domestik, pemerintah sedang mempercepat upaya penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Reformasi kebijakan ini mencakup pengurangan hambatan birokrasi dan percepatan perizinan, guna memastikan produk Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional.
“Di dalam negeri sendiri, pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, Jumat, 4 April 2025.