KPK Buka Peluang Kembali Penetapan Mantan Wamenkumham Eddy Hiariej Sebagai Tersangka
KPK membuka peluang kembali untuk menetapkan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua KPK...
KPK membuka peluang kembali untuk menetapkan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua KPK...
Dalam penetapan seseorang menjadi tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi. Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formal sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya
Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP terhadap pemohon, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
MENJELANG berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), nasib pemberantasan korupsi Indonesia kian mengkhawatirkan. Hal ini tergambar dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang baru saja diluncurkan Transparency International Indonesia.
Kecenderungan abai pada pemberantasan korupsi ini semakin nyata dan terkonfirmasi sejak pelemahan KPK, perubahan UU MK dan munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas, serta tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan.
Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menekankan, proses hukum oleh KPK terhadap Eddy Hiariej telah dilakukan sesuai prosedur. KPK bekerja dengan mengacu pada berbagai ketentuan yang berlaku.
Kesepuluh orang lainnya sudah dibebaskan dan kembali ke daerah asal. Namun, mereka harus bersedia apabila diminta untuk kembali menjalani pemeriksaan.
Siska menyampaikan permintaan pemotongan insentif itu secara lisan kepada para ASN. Dia juga melarang pemotongan dana itu dibahas melalui alat komunikasi. Untuk 2023, Siska diduga berhasil mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp 2,7 miliar.
Robith Fuadi (RF) selaku kakak ipar Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Aswin Reza Sumantri (ARS) selaku asisten pribadi (Aspri) Bupati; Rizqi Nourma Tanya (RNT) selaku Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo. Kemudian, Sintya Nur Afrianti (SNA) selaku Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo; Umi Laila (UL) selaku pimpinan cabang Bank Jatim; Heri Sumaeko (HS) selaku Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo; Rahma Fitri (RF) selaku Fungsional BPPD Pemkab Sidoarjo; Tholib (TL) selaku Kepala Bidang BPPD Pemkab Sidoarjo; dan Nur Ramadan (NR) selaku anak Siska Wati.
Tersangka SW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Eddy Hiariej sendiri ditetapkan sebagai tersangka atas penerimaan uang Rp8 miliar dari oengusaha tambang Helmut Hermawan. Uang diterima melalui asisten pribadinya bernama Yogi Arie Rukmana, dan pengacara bernama Yoshi Andika Mulyadi.
TIM Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur. Buntut OTT tersebut, pimpinan...
Selain isu bupati dilindungi, muncul juga informasi bahwa KPK bakal menyerahkan kasus tersebut ke kepolisian. Sebab, KPK cuma menetapkan satu orang sebagai tersangka dari 10 orang yang ditangkap.
Pemeriksaan Cak Imin bertujuan untuk mendalami perihal persetujuan yang bersangkutan selaku pengguna anggaran terhadap proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Sebab, saat korupsi ini terjadi, Menteri Tenaga Kerja (Menker) dijabat oleh Cak Imin
Mereka diduga merupakan ASN Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kabar OTT ini dibenarkan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi bahwa KPK tengah melalukan operasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
KPK kembali melakukan penahanan dua orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara Labuhan Batu, salah satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu
Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, sejumlah pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terkait dugaan korupsi pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah.
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, beberapa dari mereka merupakan aparatur sipil negara (ASN).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak memberikan sambutannya pada acara Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/1/2024). KPK merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 dimana hasilnya dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, 93 Kementerian/Lembaga, dan 38 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia, indeks integritas nasional tahun 2023 berada di angka 70,97.
Dari informasi yang didapat, ada empat orang yang diamankan. Kuat dugaan yang ditangkap KPK adalah AS dan S, keduanya pejabat BPPD Sidoarjo. Kemudian A, pejabat di Setda Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga salah satu kasir bank BUMD juga ikut terjaring operasi KPK.