PEMERINTAH Kabupaten Cirebon terus menggenjot perbaikan infrastruktur jalan demi mendongkrak konektivitas sekaligus memperlancar mobilitas warga. Hingga triwulan kedua tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) setempat tercatat telah merampungkan rekonstruksi jalan sepanjang 26,95 kilometer.
Selain rekonstruksi besar-besaran, DPUTR Kabupaten Cirebon juga menggencarkan pemeliharaan berkala sepanjang 18,91 kilometer serta pemeliharaan rutin yang mencakup bentangan jalan hingga 386,46 kilometer.
Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Sunanto, menegaskan bahwa penanganan infrastruktur ini terus dikebut secara bertahap dengan tetap menyesuaikan ketersediaan kemampuan anggaran daerah.
Baca Juga:Korban Tewas Gempa M 7,4 Kolombia Kini 111 Orang 1.575 Rumah RusakPemkab Cirebon Resmikan Fasilitas KDKMP: 116 Koperasi Desa Siap Beroperasi Gerakkan Ekonomi Kerakyatan
“Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas jalan yang menjadi penunjang utama aktivitas masyarakat,” ujar Sunanto, Jumat (14/8/2026).
PR Panjang Jalan Rusak
Berdasarkan data tingkat kemantapan jalan tahun 2025, jaringan jalan di Kabupaten Cirebon terbagi ke dalam beberapa kategori kondisi. Dari total keseluruhan, ruas jalan dengan kondisi baik tercatat sepanjang 920,54 kilometer dan kondisi sedang 133,48 kilometer.
Kendati demikian, tantangan di sektor infrastruktur masih cukup besar. Tercatat masih ada 65,59 kilometer jalan yang mengalami rusak ringan, serta 120,69 kilometer dalam kategori rusak berat yang membutuhkan penanganan serius.
Sunanto blak-blakan mengungkapkan, untuk membereskan seluruh persoalan jalan rusak di wilayahnya secara tuntas, pemkab memerlukan suntikan dana segar dalam jumlah yang tidak sedikit.
“Untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon, dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp900 miliar,” ungkapnya.
Dana jumbo tersebut, kata dia, mutlak diperlukan guna membiayai rekonstruksi, peningkatan kualitas, hingga pemeliharaan berkelanjutan pada ruas-ruas jalan yang selama ini menjadi nadi perekonomian masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk tetap mengeksekusi pembangunan secara proporsional dengan mengandalkan skala prioritas—terutama pada jalur-jalur strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.