“Prinsipnya adalah mandatori undang-undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali,” ujar Afriansyah.
Pada pertemuan tersebut, kedua belah pihak menghasilkan sejumlah kesepakatan, termasuk pendataan ulang kesediaan pekerja untuk bekerja pada 31 Mei dan 1 Juni 2026, pemberian sanksi terhadap oknum yang terbukti melakukan intimidasi, percepatan pembahasan perjanjian kerja bersama (PKB), serta pembayaran upah lembur sesuai ketentuan.
Afriansyah berharap hasil kesepakatan tersebut dapat menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang sehat.
Baca Juga:Draft Tak Resmi Rancangan Kesepakatan Iran-Amerika Serikat Bocor, Teheran Disebut Dapat Kendali Selat HormuzMenkeu Amerika Serikat Umumkan Rampas Aset Kripto Iran Senilai Rp17,8 Triliun
“Dengan adanya kesepakatan ini, kami berharap kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan iklim industri di Indonesia tetap berjalan kondusif,” pungkasnya.