Komoditas tersebut juga menjadi penyumbang utama surplus perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.
Data pemerintah menunjukkan nilai ekspor batu bara mencapai sekitar 34,48 miliar dolar AS. Sementara ekspor kelapa sawit dan turunannya mencapai sekitar 24 miliar dolar AS. Adapun ferroalloy dan feronikel menyumbang sekitar 16,9 miliar dolar AS.
Meski mulai berlaku pada 1 Juni 2026, pemerintah menyiapkan masa transisi hingga akhir tahun. Selama periode tersebut, kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan masing-masing.
Baca Juga:Menkeu Amerika Serikat Umumkan Rampas Aset Kripto Iran Senilai Rp17,8 TriliunPulau Katang di Kepri Viral Dijual Rp65 Miliar, Pemerintah Buka Suara
Namun, seluruh eksportir diwajibkan melaporkan aktivitas ekspornya kepada DSI melalui sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana. Penerapan penuh kebijakan ini ditargetkan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027.
Airlangga memastikan kebijakan baru tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha maupun kontrak ekspor yang telah berjalan.
“Realisasi ekspor dan kontrak yang telah berjalan tetap dihormati,” tegasnya.
Menurut Airlangga, kehadiran DSI menjadi bagian dari upaya memperkuat peran negara dalam mengawasi perdagangan komoditas strategis. Dengan tata kelola yang lebih baik, pemerintah berharap manfaat ekspor sumber daya alam dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan tata kelola ekspor yang lebih baik, setiap nilai ekspor sumber daya alam strategis diharapkan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkasnya.