Kepala CRRC, Moayad Shaaban, mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan “peralihan pendudukan dari kebijakan tradisional penguasaan lapangan menuju rekayasa kolonial digital dan administratif yang bertujuan memaksakan realitas hukum permanen di wilayah Palestina yang diduduki”.
Kekhawatiran Palestina muncul di tengah rencana perluasan permukiman Israel di Tepi Barat. Otoritas Israel akan membuka tender pada 1 Juni untuk pembangunan lebih dari 3.400 unit permukiman baru di koridor E1, wilayah yang menghubungkan Yerusalem Timur dengan blok permukiman Ma’ale Adumim.