KETUA parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat (AS) untuk menerima syarat-syarat dalam proposal 14 poin Teheran, atau menghadapi “kegagalan”.
Ultimatum itu, seperti dilansir AFP, Selasa (12/5/2026), disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump menolak proposal balasan Iran, yang disebutnya sebagai proposal “bodoh” dan “sampah”. Trump juga menyebut gencatan senjata AS-Iran yang diberlakukan sejak awal April dalam “kondisi kritis”.
Ghalibaf, dalam tanggapan terbarunya, menegaskan bahwa Washington harus menerima “hak-hak” Teheran jika ingin mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan, saat perundingan damai tetap buntu usai putaran awal gagal menghabiskan terobosan bulan lalu.
Baca Juga:Boeing KC-135 Stratotanker 'Pom Bensin Terbang' Militer AS Hilang Sinyal di Teluk ArabSaad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik Iran
“Tidak ada alternatif lainnya, selain menerima hak-hak rakyat Iran, sebagaimana diuraikan dalam proposal 14 poin. Pendekatan lainnya akan sepenuhnya tidak membuahkan hasil; hanya kegagalan demi kegagalan,” tegas Ghalibaf dalam pernyataan via media sosial X.
“Semakin lama itu berlarut-larut, semakin banyak pembayar pajak Amerika yang akan menanggungnya,” cetus Ghalibaf yang menjadi kepala negosiator Iran dalam negosiasi dengan AS.
Iran menolak untuk mundur dalam perangnya melawan AS, dengan para pejabat militer Teheran telah memperingatkan jika mereka siap untuk merespons setiap serangan baru Washington.
Langkah Iran membatasi lalu lintas maritim di Selat Hormuz, yang penting bagi pasokan minyak dan gas global, telah mengguncang pasar global dan memberikan alat tawar-menawar yang vital. Sementara AS merespons dengan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Teheran.
Rincian rencana perdamaian yang diusulkan AS masih terbatas untuk publik, meskipun laporan sejumlah media menyebutkan bahwa proposal itu melibatkan nota kesepahaman satu halaman yang dimaksudkan mengakhiri pertempuran dan menetapkan kerangka kerja untuk negosiasi tentang program nuklir Iran.
Proposal balasan Iran, menurut Kementerian Luar Negeri negara itu, mencakup tuntutan diakhirinya perang di semua front, termasuk Lebanon, kemudian penghentian blokade laut AS, dan pengamanan pencairan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri di bawah sanksi-sanksi yang berlaku sejak lama.
Tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Kementerian Luar Negeri Teheran, soal apa yang ditawarkan Iran sebagai imbalannya.