Mereka juga menyebut bahwa pemerintahan Benjamin Netanyahu, menurut pandangan mereka, mengadopsi pendekatan eskalatif yang memperkuat kekerasan dan memperburuk ketegangan di kawasan, di tengah meningkatnya kritik terhadap sikap dan pilihan kebijakannya.
Warganet juga menyebut bahwa mereka berhadapan dengan pemerintah Zionis yang termasuk paling ekstrem secara religius dibandingkan pemerintahan sebelumnya, dan menilai kebijakan serta retorikanya berfokus pada penargetan warga Palestina dan Arab.
Dalam berbagai komentar, disebut pula peran sejumlah pejabat, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, dan Menteri Keuangan Smotrich, yang dituduh mendorong kebijakan eskalatif seperti perluasan operasi militer, persenjataan pemukim, serta upaya menciptakan fakta baru di Tepi Barat.
Baca Juga:Boeing KC-135 Stratotanker 'Pom Bensin Terbang' Militer AS Hilang Sinyal di Teluk ArabSaad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik Iran
Pandangan-pandangan ini, menurut para aktivis, mencerminkan meningkatnya kemarahan terhadap kebijakan Israel, di tengah tudingan berulang bahwa kebijakan tersebut memperdalam konflik dan memicu kekerasan di kawasan.
Israel menguasai sejumlah wilayah di Lebanon selatan, sebagian sejak puluhan tahun lalu dan sebagian lainnya sejak perang terakhir antara Oktober 2023 hingga November 2024.
Meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah mulai berlaku sejak 17 April lalu, kemudian diperpanjang setelah perundingan langsung yang mempertemukan duta besar Lebanon dan Israel di Washington, militer Israel tetap melancarkan serangan ke Lebanon, terutama di wilayah selatan, yang mengakibatkan korban tewas dan luka-luka.
Israel dan Hizbullah saling menuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata, sementara Hizbullah menyatakan terus melakukan operasi yang menargetkan pasukan Israel di Lebanon selatan serta meluncurkan roket dan drone ke wilayah yang diduduki.