LAPORAN investigasi dari harian Libanon, Al Akhbar, Kamis (16/4), memicu kontroversi diplomatik besar setelah mengungkap dugaan pengalihan dana bantuan kemanusiaan. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan mengalihkan dana sebesar US$17 miliar atau sekitar Rp290 triliun yang awalnya dialokasikan untuk rekonstruksi Jalur Gaza, Palestina, kepada rezim penjajah Israel.
Transfer dana fantastis tersebut dikabarkan dilakukan di bawah kedok agresi AS-Israel terhadap Iran yang dimulai sejak 28 Februari. Langkah ini memicu reaksi keras karena dana tersebut seharusnya digunakan untuk memulihkan wilayah Gaza yang luluh lantak.
Dana Rekonstruksi yang Habis
Menurut laporan tersebut, Perwakilan Tinggi dari Dewan Perdamaian sebagai badan yang dibentuk oleh pemerintahan AS, Nickolay Mladenov, menginformasikan kepada komite administratif pengelola Jalur Gaza bahwa dana alokasi tersebut kini telah habis sepenuhnya. Uang yang semula ditujukan untuk mendukung operasional Dewan dan membiayai pembangunan kembali infrastruktur di Gaza diklaim berpindah tangan ke pihak Israel.
Baca Juga:Saad al-Kaabi CEO QatarEnergy Ungkap Dirinya Ingatkan Amerika Serikat Bahaya Pasokan Energi Saat Konflik IranPerdana Menteri Thailand Instruksikan PNS Hemat Energi di Tengah Konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran
Padahal, dalam konferensi Davos pada Januari lalu, Kepala Komite Administratif, Ali Shaath, menerima janji bantuan keuangan yang masif untuk sekitar 350.000 keluarga di Gaza. Janji tersebut mencakup:
- Pembayaran tunai sebesar US$500 atau Rp8,5 juta kepada tokoh lokal dan tetua suku.
- Penyediaan 20.000 rumah prefabrikasi untuk warga terdampak.
Namun, realitanya tidak ada satu pun dari janji tersebut yang terwujud. Mladenov berdalih kurangnya visi komprehensif dan ketiadaan sumber daya keuangan. Laporan Al Akhbar menegaskan dana tersebut dialihkan untuk mendukung agresi militer terhadap Iran.
Manuver Politik di Balik Layar
Laporan itu juga membongkar keterlibatan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Sebelum bertemu Mladenov, Ali Shaath dilaporkan mengadakan pembicaraan dengan Blair, yang sempat dipertimbangkan sebagai pengawas komite. Blair mendesak Shaath untuk menjauhkan diri dari aktivitas politik dan hanya berfokus pada aspek kemanusiaan.
Ironinya, arahan Mladenov justru lebih restriktif. Ia menginstruksikan Shaath untuk tidak mengeluarkan pernyataan posisi apa pun terkait situasi di Gaza, bahkan untuk alasan kemanusiaan sekalipun, serta menghentikan seluruh tindakan eksekutif komite di wilayah tersebut.
Situasi ini menggarisbawahi kelumpuhan otoritas Palestina di bawah intervensi langsung AS dan Israel. Para pejabat lokal dilaporkan telah dilucuti dari otoritas nyata dan dikenai pembatasan ketat, termasuk larangan komunikasi politik secara total.