Kelima, memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi untuk mencegah praktik penimbunan dan kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat pasar.
Ketua Bidang Energi & Mineral DPP Partai NasDem itu meyakini bahwa dengan kebijakan yang tepat, terkoordinasi, dan responsif, dampak kenaikan BBM non-subsidi dapat dikelola tanpa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
“Dalam situasi global yang tidak menentu, kebijakan energi oleh pemerintah tidak hanya dituntut untuk adaptif, tetapi juga harus berpihak kepada masyarakat. Pemerintah melalui peran Pertamina sebagai jangkar stabilitas energi nasional pun menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa beban penyesuaian tidak ditanggung secara tidak proporsional oleh masyarakat menengah dan kecil,” pungkas Asep.