Kwik bahkan mendorong agar pemerintah secara terbuka memanggil dan mengaudit para obligor kelas kakap.
Kwik juga rajin mendorong lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera melakukan audit forensik terhadap aliran dana BLBI dan rekam jejak para obligor. Namun, upaya tersebut tak mudah.