ASSALAMUALAIKUM
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Dengan Hormat
Mohon ijin dan waktunya untuk menyampaikan Himbauan ini Saya tunjukan untuk para alumni UGM dan juga Pengurus Alumni UGM dimanapun berada.
Bapak dan Ibu kiranya sebagai alumni yang peduli dan tergerak untuk berpartisipasi mencari “Jalan Tengah Perdamaian Abadi” berkaitan tuduhan ijazah palsu salah satu anggota alumni kita yakni Bapak Ir. Joko Widodo.
Mari Kita sebagai bagian alumni atau bahkan mungkin menjadi pengurus segera mendiskusikannya, mencermati dan mengelaborasikan pengalaman, data atau sumber valid kemudian mengajukan sikap dan rekonsiliasi ” Jalan Damai Menuju Keterbukaan Ijazah Bapak Jokowi”.
Baca Juga:Jumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way KananTom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan Kemenperin
Upaya Kita dapat kita mulai dari kemauan individu sebagai Alumni, atau kolektif sebagai kumpulan alumni baik sebagai Anggota atau Pengurus Cabang ( Pencab), Pengurus Daerah( Pemda) dan Berbagai Komunitas Alumni UGM serta PP Kagama.
Gerakan ini adalah wujud kesadaran dan aksi peduli individu dan atau kolektif menjadi pihak fasilitator/moderator membantu menyelesaikan salah satu polemik Ijazah Palsu yang melekat di Joko Widodo alias Jokowi sebagai Alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 Lulus tahun 1985.
Dengan itikad dan niat baik kita, tentunya akan menjadi bagian individu yang turut serta meluruskan dan memberikan pencerahan bagi masyarakat luas termasuk anggota kita sendiri, sebuah rekomendasi dan ajakan rekonsiliasi yang tepat, proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan.
Saya sadar tidak semua alumni untuk hadir dan mendukung partisipasi meluruskan opini atau fakta ijazah palsu atau asli Mantan Presiden Ke -7 Joko Widodo.
Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Salam Damai
Salam Migunani untuk semua alumni dan pengurus alumni UGM di seluruh pelosok dunia.
Cirebon, 21 Maret 2025
Heru Subagia, Ketua Kagama Cirebon, Wakil Ketua Kagama Jabar, Anggota Divisi Hukum PP Kagama