12 Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Berat di Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Pungli di Rutan
DEWAN Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) membacakan putusan atas dugaan pelanggaran etik mengenai praktik pungutan liar (pungli) di Rumah...
DEWAN Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) membacakan putusan atas dugaan pelanggaran etik mengenai praktik pungutan liar (pungli) di Rumah...
PENGADILAN Tinggi (PT) DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan atas banding yang ditempuh mantan Menkominfo, Johnny G Plate dalam kasus korupsi...
PERUSAHAAN asal Singapura, Mitora Pte. Ltd kembali menggugat anak-anak mantan Presiden Soeharto atau Keluarga Cendana atas kasus wanprestasi. Gugatan itu...
SELEBGRAM Riris Riska Diana berteriak usai sidang tuntutan suaminya, Dadan Tri Yudianto dibacakan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana...
KEJAKSAAN Agung RI didorong untuk terus mengusut dugaan keterlibatan penyelenggara negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di...
MANTAN Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan keuangan negara hingga ratusan juta dolar...
DIREKTUR Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, didakwa merugikan negara sebesar US$ 113,83 juta...
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C juncot Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP
Pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara kepemilikan senpi rakitan berikut amunisi pelaku akan dikenakan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951
Fredy Pratama yang dikenal dengan nama samaran The Secret, Cassanova, Mojopahit, dan Airbag, mengendalikan operasi narkoba di Indonesia dari Thailand. Dia ternyata terafiliasi dengan jaringan narkoba the golden triangle atau segitiga emas, yaitu jaringan narkoba yang meliputi bagian utara Asia Tenggara, yakni Thailand, Laos, dan Myanmar.
Gelar perkara dilakukan setelah pihaknya menerima hasil kedokteran forensik terkait kegiatan ekshumasi terhadap korban dan hasil digital forensik berupa rekaman kamera pengawas (CCTV).
KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Eddy Hiariej, asisten pribadinya, Yogi Arie Rukmana (YAR), pengacara, Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan mantan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan (HH) sebagai tersangka.
Berkaitan dengan penyelidikan TPPU ini, KPK telah menyita rumah yang diduga dimiliki oleh SYL di Jakarta Selatan sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil korupsi, sesuai dengan komitmen KPK dalam melakukan asset recovery.
Seluruh tersangka kasus narkoba ini melanggar pasal 114 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Alasan penyidik Bareskrim polri tidak bisa meringkus Fredy Pratama sebab masih menunggu Pengadilan Negeri Lampung menyelesaikan persidangan kasus pencucian uang yang juga menjerat bandar narkoba itu. Jaringan Fredy Pratama diduga terlibat pencucian uang mencapai Rp24,4 miliar.
Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi
TIM kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menyerahkan kontra memori kasasi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Selasa, 6...
Ada kutipan kata-kata bijak, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi dengarlah apa yang dikatakan, ini penting untuk menindaklanjuti soal demokrasi, soal netralitas untuk kemudian kita sama-sama mengawal proses pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat
TIM penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan...
Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 523 ayat 1 junto pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.