Mahfud mengungkapkan, sebagai cawapres, ia ingin memperjelas langkah politiknya. Akan tetapi, sesuai dengan aturan ketatanegaraan, jabatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Pihaknya pun tidak bisa memastikan apa keputusan Presiden. ”Semoga Presiden bisa mengambil (keputusan),” ucap Mahfud yang masih menunggu jadwal bertemu Presiden.
Lima parpol itu ada Garuda, Partai Buruh, PSI, Hanura, dan PBB. Tersebar di 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Nanti saat pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, partai tersebut tidak dihitung (suaranya), karena sudah didiskualifikasi. Sehingga pada hari-H, suaranya tidak sah
Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menekankan, proses hukum oleh KPK terhadap Eddy Hiariej telah dilakukan sesuai prosedur. KPK bekerja dengan mengacu pada berbagai ketentuan yang berlaku.
Intensitas pemberitaan yang berpotensi memicu polarisasi terkait Pemilu 2024 sejauh ini menurun drastis jika dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Hal itu karena masyarakat sudah semakin pintar dalam menyaring informasi dari media mainstream.
Kesepuluh orang lainnya sudah dibebaskan dan kembali ke daerah asal. Namun, mereka harus bersedia apabila diminta untuk kembali menjalani pemeriksaan.
Saya tegaskan sekali lagi bahwa kami berkomitmen untuk mengkaji ulang undang undang cipta kerja agar aturan-aturan yang dipanjang tidak berikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan, dan kita tahu bahwa ini disusun untuk menciptakan lapangan pekerjaan tapi data BPS menunjukkan bahwa di era pasca-UU ini, bahkan bila dibandingkan dengan statistik di era kepemimpinan pak SBY. Di era Pak SBY pengangguran turun 5,3%. Di era Pak Jokowi hanya 0,73%
Menurut data peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, gelombang tinggi dengan ketinggian mencapai 2,5 meter hingga 4 meter diprediksi akan terjadi di tiga perairan, yakni perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaud, serta Samudra Pasifik utara Halmahera.
Fauka menuturkan seorang purnawirawan TNI dan Polri mengetahui betul bahaya yang timbul bila terjadi perpecahan dan konflik di masyarakat karena perbedaan pandangan Pemilu 2024.
Siska menyampaikan permintaan pemotongan insentif itu secara lisan kepada para ASN. Dia juga melarang pemotongan dana itu dibahas melalui alat komunikasi. Untuk 2023, Siska diduga berhasil mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp 2,7 miliar.
Robith Fuadi (RF) selaku kakak ipar Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Aswin Reza Sumantri (ARS) selaku asisten pribadi (Aspri) Bupati; Rizqi Nourma Tanya (RNT) selaku Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo. Kemudian, Sintya Nur Afrianti (SNA) selaku Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo; Umi Laila (UL) selaku pimpinan cabang Bank Jatim; Heri Sumaeko (HS) selaku Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo; Rahma Fitri (RF) selaku Fungsional BPPD Pemkab Sidoarjo; Tholib (TL) selaku Kepala Bidang BPPD Pemkab Sidoarjo; dan Nur Ramadan (NR) selaku anak Siska Wati.
Tersangka SW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sabotase itu diduga akan dilakukan saat hari pencoblosan dan penghitungan suara Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Kita harus ambek paramaarta yang artinya kita dahulukan semua hal-hal yang sudah tidak dapat ditunda dan menunda semua hal yang masih bisa kita tunda," ujar Guntur.
Eddy Hiariej sendiri ditetapkan sebagai tersangka atas penerimaan uang Rp8 miliar dari oengusaha tambang Helmut Hermawan. Uang diterima melalui asisten pribadinya bernama Yogi Arie Rukmana, dan pengacara bernama Yoshi Andika Mulyadi.
Sejumlah barang bukti pun berhasil disita. Diantaranya sebuah bendera bintang kejora, 6 butir munisi kaliber 5,56 mm, 1 buah teleskop, 1 buah solarcell, peberapa senter, 2 lembar kartu KIS, 3 buah charger HP, 1 buah lensa kamera, 1 buah HP, beberapa busur berikut anak panahnya, bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan.
Pasukan Yudha Sakti mengamankan dan menyita barang bukti berupa satu buah helai bendera bintang kejora, enam butir amunisi kaliber 5,56 mm, satu buah teleskop, satu buah solarcell, beberapa senter, dua lembar kartu KIS, tiga buah charger HP, satu buah lensa kamera, satu buah HP, busur dan anak panah, bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan.
TIM Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur. Buntut OTT tersebut, pimpinan...
Selain isu bupati dilindungi, muncul juga informasi bahwa KPK bakal menyerahkan kasus tersebut ke kepolisian. Sebab, KPK cuma menetapkan satu orang sebagai tersangka dari 10 orang yang ditangkap.
Kerusakan lingkungan menyebabkan penderitaan masyarakat Maluku Utara. Data menunjukkan bahwa hilirisasi nikel memang meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara, namun di saat yang sama jumlah penduduk miskin justru bertambah.
Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024 akan menerima gaji setelah masa kerja mereka selesai.