KPK Buka Peluang Kembali Penetapan Mantan Wamenkumham Eddy Hiariej Sebagai Tersangka
KPK membuka peluang kembali untuk menetapkan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua KPK...
Kategori: Nasional
Mantan Wamenkumham Eddy Hiariej Menang Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti
Dalam penetapan seseorang menjadi tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi. Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formal sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya
Jokowi Teken Aturan Carbon Capture and Storage, Simak Isinya
Beleid tersebut juga juga mengatur terkait penawaran wilayah penyimpanan karbon. Pada Bab IV pasal 9 disebutkan menteri melakukan penawaran wilayah izin penyimpanan karbon kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap. Penawaran wilayah izin penyimpanan karbon dilakukan melalui seleksi terbatas atau lelang dengan berasaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan persaingan yang sehat.
Sri Mulyani Blak-blakan Soal Banyaknya Bansos dari Pemerintah Jelang Pemilu 2024
Bansos pun adalah salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya membeli masyarakat di tengah turbulensi harga komoditas bahan pokok yang terjadi saat ini
Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan yang Diajukan Mantan Wamenkumham Eddy Hiariej, Penetapan Tersangka Tidak Sah
Dalam pokok perkara menyatakan penetapan tersangka oleh termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP terhadap pemohon, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Jokowi Respons Pernyataan Mahfud MD: Itu Hak, Saya Sangat Menghargai
Apakah Jokowi menghendaki keinginan Mahfud untuk mundur menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengungkapkan bahwa keinginan Mahfud untuk mundur merupakan pertimbangan utama bagi Jokowi.
Polda Papua: Ada Indikasi Kelompok Kriminal Bersenjata Egianus Kogoya akan Sandera Istri Phillip Mehrtens
Satgas Damai Cartenz 2024 lebih mengedepankan upaya soft approach dengan pertimbangan kemanusiaan dan keselamatan pilot tersebut.
Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Sita Ponsel Aiman Witjaksono: Kepentingan Pembuktian dalam Penyidikan
Bahwa tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap alat komunikasi berupa HP milik Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan
Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Bakal Temui Jokowi
CALON wakil presiden Mahfud Md. akan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mahfud menyebut secara resmi...
Ganjar Pranowo Singgung Jenderal yang Dulu Hukum Prabowo Subianto Soal Dugaan Pelanggaran HAM, tapi Kini Dukung 02
“Saya mendapatkan pesan kemarin, dari pada orang tua yang anaknya hilang. Itu pertanyaan kedua ya? Kalau lah bapak tahu mungkin bisa membantu di mana kuburnya mereka agar mereka bisa berziarah. Dan saya dikatakan Anda tendensius,” ucap Ganjar.
Nikkei Asia Soroti Abu Bakar Ba’asyir Dukung Anies Baswedan
Calon presiden tiga itu yang paham Islam hanya satu yaitu yang nomor satu namanya Anies Baswedan, itu yang wajib kita pilih. Karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan Allah terpilih menjadi presiden, insyaallah dia banyak menguntungkan Islam, dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya
ICW: 7 Persoalan Disinyalir Jadi Faktor Melemahnya Indeks Persepsi Korupsi
MENJELANG berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), nasib pemberantasan korupsi Indonesia kian mengkhawatirkan. Hal ini tergambar dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang baru saja diluncurkan Transparency International Indonesia.
TPN Ganjar-Mahfud Laporkan Sejumlah Temuan Soal Kasus Aiman Witjaksono ke Ombudsman RI
Saya tetap memegang teguh komitmen saya untuk tidak pernah membuka identitas narasumber saya, dengan risiko apapun. Saya meyakini mereka adalah orang-orang baik yang menjaga kredibilitasnya, sehingga saya wajib melindungi identitas mereka, walaupun ada risiko saya atas itu
Aiman Witjaksono Laporkan Penyidik Polda Metro Jaya ke Divpropam Polri dan Komnas HAM Hari Kamis
Prosedur tidak benar yang dimaksud adalah pemeriksaan yang dilakukan Polda Metro Jaya pada Jumat, 26 Januari 2024. Kuasa hukum Aiman menilai penyitaan ponsel hingga Instagram kliennya tidak sesuai prosedur lantaran status caleg Perindo itu masih saksi.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Alami Stagnasi, Ini Penyebabnya
Kecenderungan abai pada pemberantasan korupsi ini semakin nyata dan terkonfirmasi sejak pelemahan KPK, perubahan UU MK dan munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas, serta tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan.
LSI Denny JA: 84% Publik Inginkan Pilpres 2024 Satu Putaran, Political Weather Station Ungkap 3 Alasan Utama
SURVEI terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dilakukan terhadap 1.200 responden menemukan, 84% publik menginginkan Pilpres 2024 diadakan...
Istana Bantah Anggapan Kunker Jokowi ke Jawa Tengah Terkait Pemenangan Capres-Cawapres Tertentu
Ari juga menepis bahwa isu kunker Presiden yang dilakukan oleh Jokowi di Jateng pada Senin kemarin bertujuan untuk membuntuti kampanye capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ia menilai, isu membuntuti berawal dari wacana yang selalu muncul.
Penyitaan Ponsel Aiman Minta Perlindungan Kompolnas, Todung Mulya Lubis: Status Adalah Saksi Bukan Tersangka
Meski ponselnya disita penyidik, Aiman akan terus mempertahankan kerahasiaan informannya tentang oknum polisi tidak netral dalam Pemilu 2024.
Sidang Perdana Anggi Pembajak Paket Shopee Express, Didampingi Posbakum PN Jakarta Selatan
Jaksa Penuntut Umum Andi Jaya Aryandi melayangkan dakwaan alternatif atau dakwaan yang disusun secara berlapis. Anggi-Rajiv dijerat Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP subsider Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Singgung Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, Begini Tanggapan Istana Terkait Pernyataan Guntur Soekarnoputra
Spirit ini harus menjadi jiwa kita, bahwa meskipun beragam dalam pilihan politik dan pemilihan, perbedaan politik harus diatasi tanpa menghilangkan semangat persatuan Indonesia