MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut proses pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026.
Tahapan pengisian kursi wakil presiden itu akan dimulai setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. MPR diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menyiapkan surat dan menggelar rapat terkait kekosongan jabatan tersebut.
Setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti.
Baca Juga:Banjir MiliarTandyo Budi dan Maruli Simanjuntak Tukar Posisi: Dari KSAD ke Wakil Panglima TNI
“Kalau MPR sudah mengirim surat kepada Presiden, maka Presiden punya waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Kemudian MPR punya waktu 60 hari untuk memilih dan menetapkan wakil presiden,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan, pengisian jabatan wakil presiden merupakan proses politik yang melibatkan partai-partai di DPR. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dapat berkomunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
Menurut Yusril, Prabowo memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR. Namun, Presiden juga dapat mempertimbangkan aspirasi partai politik pendukung pemerintah sebelum menentukan nama yang akan diajukan.
“Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu,” ucap Yusril.
Dalam hal ini, Prabowo dapat berkonsultasi dengan pihak mana pun dalam menentukan calon pengganti Gibran. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Yusril juga menyebut tidak ada larangan tegas bagi Prabowo untuk mengajukan kader Partai Gerindra sebagai calon wakil presiden. Gerindra merupakan salah satu partai utama pendukung pemerintahan Prabowo.
Di sisi lain, Yusril mengatakan pemerintah perlu memastikan seluruh persyaratan calon wakil presiden dipenuhi agar proses pengisian jabatan tidak kembali memunculkan polemik hukum seperti yang sempat terjadi dalam pencalonan Gibran.
“Harapan kita, sebelum akhir Desember ini sudah selesai,” tukas Yusril.