TIM khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menemukan bukti permulaan terkait dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya. Temuan ini menjadi perkara baru yang terpisah dari kasus akses ilegal (illegal access) penyadapan, di mana keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Hasil penyelidikan-penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan Siber, kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” ungkap Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Asep merinci, pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara makar ini meliputi Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Namun, penyidik belum menetapkan status tersangka karena penanganan kasus ini masih berada pada tahap awal penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi (LP) yang baru diterbitkan.
Baca Juga:Banjir MiliarTandyo Budi dan Maruli Simanjuntak Tukar Posisi: Dari KSAD ke Wakil Panglima TNI
“Karena proses ini baru terbit laporan polisi dan kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif, kemudian naik ke penyidikan, selanjutnya kita akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya,” ujar Asep.
Ia juga membuka kemungkinan adanya penambahan terduga pelaku seiring pendalaman kasus yang dilakukan tim penyidik. Selama proses berjalan, Polri menegaskan komitmennya untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah, menjunjung hak asasi manusia (HAM), serta terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Asep pun mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh kabar bohong dan merujuk informasi resmi langsung dari penyidik Polri.
Indikasi Menggulingkan Kekuasaan dan Pasal yang Dibidik
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa bukti permulaan tersebut dikantongi setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan ahli.
Dari hasil pemeriksaan, terendus adanya indikasi penggunaan alat perantara serta instruksi kepada pihak lain untuk menggerakkan aksi makar. Tindakan tersebut diduga bertujuan merampas kemerdekaan Presiden, membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, hingga berupaya menggulingkan kekuasaan yang sah melalui permufakatan jahat dan persiapan yang matang.